Wednesday 28 August 2024

PC-075 DISPUTE CLAUSE A (ARBITRATION) 1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured in respect of the implementation and or interpretation of this policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) days since the dispute arises. The dispute arises since the Insured or the Insurer has expressed in writing his disagreement on the subject matter of dispute. If the dispute could not be settled amicably, then either the Insured or the Insurer shall settle the dispute through Arbitration Ad Hoc. 2. The Insured or the Insurer shall notify in writing the other party by registered letter, telegrams, telex, facsimile, E-mail or by courier, advising that the dispute shall be settled through Arbitration Ad Hoc. The settlement through arbitration repudiates the rights of Insurer and or the Insurer to settle the dispute through court. 3. The Arbitration Ad Hoc consists of three arbitrator, Insured and Insurer each shall appoint one arbitrator within 30 (thirty) days from the date of the receipt of the written notification, then the two arbitrators shall appoint the third arbitrator within 14 (fourteen) days from the date of appointment of the second arbitrator. The third Arbitrator shall act as umpire of the Arbitration. 4. Should there be any disagreement as to the appointment of arbitrator(s) and the two arbitrators fail to appoint the third arbitrator, then the Insured and or the Insurer could request the chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) to appoint the arbitrator(s) and or the umpire. 5. The arbitrators shall examine the case and make an award within 180 (one hundred and eighty) days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc. The period of examination of the case could be extended upon the consent of both and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc. 6. The Arbitration award is final, binding and enforceable for both parties, the Insured and the Insurer. Should the Insured and or the Insurer fail to comply with the Arbitration award, then at the request of the other party, the award shall be executed under order of the chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri). 7. Matters which are not provided and or not sufficiently provided under this clause shall be subject to the provisions of the Act of Republic Indonesia Nr. 30 year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution. KLAUSUL SENGKETA A (ARBITRASE) 1. Apabila terjadi sengketa antara Penanggung dan Tertanggung sehubungan dengan pelaksanaan dan atau penafsiran polis ini, maka sengketa tersebut harus diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak timbulnya sengketa. Sengketa tersebut timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksetujuannya terhadap pokok sengketa. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka baik Tertanggung maupun Penanggung akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrase Ad Hoc. 2. Tertanggung atau Penanggung harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya melalui surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, E-mail atau melalui kurir, dengan memberitahukan bahwa sengketa tersebut akan diselesaikan melalui Arbitrase Ad Hoc. Penyelesaian melalui arbitrase tersebut mengingkari hak Penanggung dan atau Penanggung untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. 3. Arbitrase Ad Hoc terdiri dari tiga orang arbiter, Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis, kemudian kedua arbiter tersebut menunjuk arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penunjukan arbiter kedua. Arbiter ketiga bertindak sebagai wasit Arbitrase. 4. Apabila terjadi perselisihan mengenai penunjukan arbiter dan kedua arbiter tersebut tidak menunjuk arbiter ketiga, maka Tertanggung dan atau Penanggung dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk arbiter dan atau wasit. 5. Para arbiter akan memeriksa perkara dan memberikan putusan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal pembentukan Arbitrase Ad Hoc. Jangka waktu pemeriksaan perkara dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak dan apabila dianggap perlu oleh Arbitrase Ad Hoc. 6. Putusan Arbitrase bersifat final, mengikat dan dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak, Tertanggung dan Penanggung. Apabila Tertanggung dan atau Penanggung tidak mematuhi putusan Arbitrase, maka atas permintaan pihak lainnya, putusan akan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri. 8. Hal-hal yang tidak diatur dan atau tidak cukup diatur dalam klausul ini tunduk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Related Posts

4/ 5
Oleh