UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2014

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PERASURANSIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa industri perasuransian yang sehat, dapat

diandalkan, amanah, dan kompetitif akan meningkatkan pelindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan berperan mendorong pembangunan nasional;

b. bahwa dalam rangka menyikapi dan mengantisipasi

perkembangan industri perasuransian serta

perkembangan perekonomian, balk pada tingkat nasional maupun pada tingkat global, perlu mengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha

Perasuransian dengan undang-undang yang bare;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Perasuransian;

Mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERASURANSIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu
       perusahaan asuransi dan pemegang polls, yang menjadi
       dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi
       sebagai imbalan untuk:

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau
       pemegang polls karena kerugian, kerusakan, biaya
       yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung
       jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin
       diderita tertanggung atau pemegang polis karena
       terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. memberikan   pembayaran   yang   didasarkan   pada
       meninggalnya tertanggung atau   pembayaran yang
       didasarkan pada   hidupnya   tertanggung   dengan
       manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau
       didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

2. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri
       atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan
       pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang
       polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan
       prinsip syariah guna soling menolong dan melindungi
       dengan cara:

a. memberikan penggantian kepada peserta atau

pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada

meninggalnya peserta atau pembayaran yang

didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam

kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan

dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

4. Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut

jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko,

pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi

produk asuransi atau produk asuransi syariah,

konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi

syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

5. Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan

risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polls karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polls karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

6. Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang

menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang

memberikan pembayaran kepada pemegang polls,

tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung,

atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

7. Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan

ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.

8. Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha

pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang

polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

9. Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan

risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

10. Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan
         risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang
         dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan
         penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah
         lainnya.

11. Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi
dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau

asuransi syariah serta penanganan penyelesaian

klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama

pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

12. Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha jasa konsultasi

dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi

atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan

penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas

nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi

syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan

penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau

perusahaan reasuransi syariah yang melakukan

penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.

13. Usaha Penilai Kerugian Asuransi adalah usaha jasa
penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek
asuransi.

14. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi,

perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang

asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan

perusahaan penilai kerugian asuransi.

15. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum

dan perusahaan asuransi jiwa.

16. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan

asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.

17. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk
badan hukum.

18. Dana Jaminan adalah kekayaan Perusahaan Asuransi,

Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilikuidasi.

19. Pengendali adalah Pihak yang secara langsung atau tidak

langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.

20. Dana Asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari
         premi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang
         timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim
         asu ran si .

21. Dana Tabarru' adalah kumpulan dana yang berasal dari

kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah.

22. Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri
          berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi,
          Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi,
          atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan
          pelindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya,
          tertanggung, atau peserta lain.

23. Tertanggung adalah   Pihak yang   menghadapi   risiko
          sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau
          perjanjian reasuransi.

24. Peserta adalah Pihak yang menghadapi risiko

sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah.

25. Objek   Asuransi   adalah   jiwa   dan   raga,   kesehatan
         manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta
        semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak,
        rugi, dan/atau berkurang nilainya.

26. Pialang Asuransi   adalah   orang yang   bekerja pada
        perusahaan pialang asuransi dan memenuhi persyaratan
        untuk memberi rekomendasi atau mewakili Pemegang
        Polis,   Tertanggung,   atau   Peserta dalam melakukan
         penutupan asuransi atau asuransi syariah dan/atau
        penyelesaian klaim.

27. Pialang Reasuransi adalah orang yang bekerja pada

perusahaan pialang reasuransi dan memenuhi

persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan

syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan

reasuransi syariah dalam melakukan penutupan

reasuransi atau reasuransi syariah dan/atau

penyelesaian klaim.

28. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau
        bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan
        atas   nama   Perusahaan   Asuransi   atau   Perusahaan
        Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk

mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan

Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.

29. Premi adalah   sejumlah   uang yang ditetapkan oleh
        Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan
        disetujui   oleh   Pemegang Polls   untuk   dibayarkan

berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian

reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mendasari program asuransi wajib untuk

memperoleh manfaat.

30. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh

Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan

reasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polls untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari Dana Tabarru' dan/atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

31. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan
        hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum
         lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dan mereka
        dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari
        orang yang lain atau badan hukum yang lain atau
        sebaliknya.

32. Program Asuransi Wajib adalah program yang diwajibkan
         peraturan   perundang-undangan   bagi   seluruh   atau
        kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan
         pelindungan dan risiko tertentu, tidak termasuk program
         yang diwajibkan undang-undang untuk memberikan
        pelindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme
        subsidi silang dalam penetapan manfaat dan Premi atau
         Kontribusinya.

33. Pengelola Statuter adalah Pihak yang ditunjuk oleh

Otoritas Jasa Keuangan untuk mengambil alih

kepengurusan Perusahaan Asuransi, Perusahaan

Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau

perusahaan reasuransi syariah.

34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

35. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengatur dan
pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.

36. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah peraturan
        tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner Otoritas
         Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-
        undang mengenai otoritas jasa keuangan_

37. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.

38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

BAB II

RUANG LINGKUP USAHA PERASURANSIAN

Pasal 2

( I) Perusahaan asuransi umum hanya dapat

menyelenggarakan:

a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi
kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan

b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi
Umum lain.

(2) Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat

menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.

(3) Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan

Usaha Reasuransi.

Pasal 3

( I) Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat

menyelenggarakan:

a. Usaha Asuransi Umum Syariah, termasuk lini usaha
      asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah dan
       lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan
      Prinsip Syariah; dan

b. Usaha Reasuransi Syariah untuk risiko Perusahaan
Asuransi Umum Syariah lain.

(2) Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat

menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah

termasuk lini usaha anuitas berdasarkan Prinsip Syariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah.

(3) Perusahaan reasuransi syariah hanya dapat

menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.

Pasal 4

(1) Perusahaan pialang asuransi hanya dapat

menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi.

(2) Perusahaan pialang reasuransi hanya dapat

menyelenggarakan Usaha Pialang Reasuransi.

(3) Perusahaan penilai kerugian asuransi hanya dapat

menyelenggarakan Usaha Penilai Kerugian Asuransi.

Pasal 5

(1) Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha

Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) dan ayat (2) serta Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

(2) Perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha

Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penambahan manfaat yang besarnya didasarkan pada hash'. pengelolaan dana.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan ruang

lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

BENTUK BADAN HUKUM DAN KEPEMILIKAN
PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Pasal 6

(1) Bentuk badan hukum penyelenggara Usaha

Perasuransian adalah:

a. perseroan terbatas;

b. koperasi; atau

c. usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-
Undang ini diundangkan.

(2) Usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan

Undang-Undang ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha

bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

(1) Perusahaan Perasuransian hanya dapat dimiliki oleh:

a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum
      Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung
      sepenuhnya dimililfl oleh warga negara Indonesia;
       atau

b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
bersama-lama dengan warga negara asing atau

badan hukum asing yang harus merupakan

Perusahaan Perasuransian yang memiliki usaha

sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak

perusahaannya bergerak di bidang Usaha

Perasuransian yang sejenis.

(2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dapat menjadi pemilik Perusahaan

Perasuransian hanya melalui transaksi di bursa efek.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria badan hukum

asing dan kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kepemilikan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Perusahaan Perasuransian diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PERIZINAN USAHA

Pasal 8

(1) Setiap Pihak yang melakukan Usaha Perasuransian wajib

terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus dipenuhi persyaratan mengenai:

a. anggaran dasar;

b. susunan organisasi;

c. modal disetor;

d. Dana Jaminan;

e. kepemilikan;

1. kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan

Pengendali;

g.   kemampuan   dan   kepatutan   direksi   dan   dewan
       komisaris, atau yang secara dengan direksi dan
       dewan   komisaris pada badan hukum berbentuk
       koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas

syariah, aktuaris perusahaan, dan auditor internal;

h. tenaga ahli;

i. kelayakan rencana kerja;

j. kelayakan sistem manajemen risiko;

k. produk yang akan dipasarkan;

1. perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dan

kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam

penyelenggaraan usaha;

m. infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan.
kepada Otoritas Jasa Keuangan;

n. konfirmasi dan   otoritas pengawas di negara asal
       pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung
       pihak asing; clan

o. hal lain yang diperlukan untuk mendukung

pertumbuhan usaha yang sehat.

(3) Persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diberlakukan sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan izin usaha Perusahaan Perasuransian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan

izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

penolakan harus clilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

Pasal 10

(1) Perusahaan Perasuransian wajib melaporkan setiap

pembukaan kantor di luar kantor pusatnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Kantor Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi

Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah di luar kantor pusatnya yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/ atau keputusan mengenai penerimaan atau penolakan klaim setiap saat wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Perusahaan Perasuransian bertanggung jawab

sepenuhnya atas setiap kantor yang dimiliki atau dikelolanya atau yang pemilik atau pengelolanya diberi izin menggunakan nama Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara

pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 11

(1) Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan tata kelola

perusahaan yang baik.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola perusahaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 12

(1) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang

setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, dan Pengendali setiap saat wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 13

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) Pengendali.

(2) Dalam hal terdapat Pengendali lain yang belum

ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan

Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau

perusahaan reasuransi syariah, Otoritas Jasa Keuangan

berwenang menetapkan Pengendali di luar Pengendali

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pengendali

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 14

(1) Setiap Pihak yang ditetapkan sebagai Pengendali

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib

dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Perubahan Pengendali wajib dilaporkan kepada Otoritas

Jasa Keuangan.

(3) Pihak yang telah ditetapkan menjadi Pengendali tidak

dapat berhenti menjadi Pengendali tanpa persetujuan dan Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

memperoleh persetujuan berhenti sebagai Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15

Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah

yang disebabkan oleh Pihak dalam pengendaliannya.

Pasal 16

(1) Setiap Pihak hanya dapat menjadi pemegang saham

pengendali pada 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa, 1

(satu) perusahaan asuransi umum, 1 (satu) perusahaan

reasuransi, 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa syariah, 1

(satu) perusahaan asuransi umum syariah, dan 1 (satu) perusahaan reasuransi syariah.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

berlaku apabila pemegang saham pengendali adalah Negara Republik Indonesia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemegang saham

pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 17

(1) Perusahaan Perasuransian wajib mempekerjakan tenaga

ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, dalam rangka memastikan penerapan manajemen asuransi yang balk.

(2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib mempekerjakan aktuaris dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, untuk secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku mengelola dampak keuangan dan risiko yang dihadapi perusahaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah, dan

persyaratan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 18

(1) Perusahaan Perasuransian dapat bekerja sama dengan

pihak lain dalam rangka memperoleh bisnis atau melaksanakan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usahanya.

(2) Perusahaan Perasuransian wajib memastikan bahwa

pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki izin untuk menjalankan usahanya dari instansi yang berwenang.

(3) Perusahaan Perasuransian wajib memiliki dan

menerapkan standar seleksi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib mematuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan.

(2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemampuan Dana Asuransi atau Dana Tabarru' untuk memenuhi klaim atau kewajiban lain yang timbul dari polis.

(3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib merencanakan dan menerapkan metode mitigasi risiko untuk menjaga kesehatan keuangannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan metode mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 20

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib membentuk Dana Jaminan dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib disesuaikan jumlahnya dengan perkembangan usaha, dengan ketentuan tidak kurang dari yang dipersyaratkan pada awal pendirian.

(3) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat

dilarang diagunkan atau dibebani dengan hak apa pun.

(4) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat

hanya dapat dipindahkan atau dicairkan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Dana JaminanKetentuan lebih lanjut mengenai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 21

(1) Kekayaan dan kewajiban yang terkait dengan hak

Pemegang Polls, Tertanggung, atau Peserta wajib dipisahkan dari kekayaan dan kewajiban yang lain dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

(2) Untuk perusahaan asuransi jiwa syariah, kekayaan dan

kewajiban Peserta untuk keperluan sating menolong dalam menghadapi risiko wajib dipisahkan dari kekayaan dan kewajiban Peserta untuk keperluan investasi.

(3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian antara kekayaan dan kewajiban dalam

menginvestasikan kekayaan Pemegang Polis,

Tertanggung, atau Peserta.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan kekayaan

dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan investasi kekayaan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 22

(1) Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan laporan,

informasi, data, dan/atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan melalui sistem data elektronik.

(3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib mengumumkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan kondisi kesehatan keuangan perusahaan

dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan media elektronik.

(4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan risiko yang dihadapinya kepada pihak yang berkepentingan dengan cara yang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(5) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan

kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

(1) Laporan tertentu dan hasil analisis atas laporan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tidak

dapat dibuka oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada pihak lain, kecuali kepada:

a. polisi dan jaksa untuk kepentingan penyidikan;

b. hakim untuk kepentingan peradilan;

c. pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan;

d. Bank Indonesia untuk pelaksanaan tugasnya; atau

e. pihak lain berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

memperoleh laporan tertentu dan hasil analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 24

(1) Penutupan asuransi atas Objek Asuransi harus

didasarkan pada asas kebebasan memilih Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

(2) Penutupan Objek Asuransi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan daya tampung Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi

Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan

reasuransi syariah di dalam negeri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan Objek

Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 25

Objek Asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali dalam hal:

a. tidak ada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi
      Syariah di Indonesia, baik secara sendiri-sendiri maupun
       bersama-sama, yang memiliki kemampuan menahan atau
       mengelola risiko asuransi atau risiko asuransi syariah dari
       Objek Asuransi yang bersangkutan; atau

b. tidak ada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi
      Syariah di Indonesia yang bersedia melakukan penutupan
       asuransi atau asuransi syariah atas Objek Asuransi yang
      bersangkutan.

Pasal 26

(1) Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi standar

perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai:

a. polls;

b. Premi atau Kontribusi;

c. underwriting dan pengenalan Pemegang Polis,

Tertanggung, atau Peserta;

d. penyelesaian klaim;

e. keahlian di bidang perasuransian;

f. distribusi atau pemasaran produk;

g. penanganan keluhan Pemegang Polis, Tertanggung,
atau Peserta; dan

h. standar lain yang berhubungan dengan

penyelenggaraan usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar perilaku usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) diatur dalam

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 27

(1) Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi

wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi

wajib memilild pengetahuan dan kemampuan yang cukup serta memiliki reputasi yang baik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara pendaftaran Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 28

(1) Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh

Pemegang Polls atau Peserta kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, atau dibayarkan melalui Agen Asuransi.

(2) Agen Asuransi hanya dapat menerima pembayaran Premi

atau Kontribusi dari Pemegang Polls atau Peserta setelah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

(3) Pertanggungan dinyatakan mulai berlaku dan mengikat

para Pihak terhitung sejak Premi atau Kontribusi diterima oleh Agen Asuransi.

(4) Agen Asuransi dilarang menahan atau mengelola Premi

atau Kontribusi.

(5) Agen Asuransi dilarang menggelapkan Premi atau

Kontribusi.

(6) Dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan melalui

Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Agen Asuransi wajib menyerahkan Premi atau Kontribusi tersebut kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

(7) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah

wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi atau Kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tersebut.

(8) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah

wajib membayarkan imbalan jasa keperantaraan kepada Agen Asuransi segera setelah menerima Premi atau Kontribusi.

Pasal 29

(1) Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh

Pemegang Polls atau Peserta kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, atau dibayarkan melalui perusahaan pialang asuransi.

(2) Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah

kepada perusahaan reasuransi atau perusahaan

reasuransi syariah, atau dibayarkan melalui perusahaan pialang reasuransi.

(3) Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang

reasuransi dilarang menahan atau mengelola Premi atau Kontribusi.

(4) Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang

reasuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi.

(5) Dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan melalui

perusahaan pialang asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau melalui perusahaan pialang reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi wajib menyerahkan Premi atau Kontribusi tersebut kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

(6) Dalam hal penyerahan Premi atau Kontribusi dilakukan

oleh perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul dari kerugian yang terjadi setelah berakhirnya

jangka waktu tersebut.

(7) Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang

reasuransi mendapatkan imbalan jasa keperantaraan dari Pemegang Polis atas jasa keperantaraannya.

Pasal 30

(1) Perusahaan pialang asuransi dilarang menempatkan

penutupan asuransi atau penutupan asuransi syariah pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang merupakan Afiliasi dari Pialang Asuransi

atau perusahaan pialang asuransi yang bersangkutan.

(2) Perusahaan pialang reasuransi dilarang menempatkan

penutupan reasuransi atau penutupan reasuransi syariah pada perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah yang merupakan Afiliasi dari Pialang Reasuransi atau perusahaan pialang reasuransi yang bersangkutan.

(3) Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang

reasuransi bertanggung jawab atas tindakan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi yang memberikan rekomendasi kepada Pemegang Polis terkait penutupan asuransi atau penutupan reasuransi.

Pasal 31

(1) Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi,

dan Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

(2) Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi,

dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan /atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polls, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.

(3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui

proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil.

(4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya

dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan

penyelesaian atau pembayaran klaim.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan klaim dan

keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 32

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan

perusahaan pialang asuransi wajib menerapkan

kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan

pendanaan terorisme.

(2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan

perusahaan pialang asuransi wajib mendapatkan

informasi yang cukup mengenai calon Pemegang Polls, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang terkait dengan penutupan asuransi atau asuransi syariah untuk

dapat menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan

anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan

terorisme bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan

Asuransi Syariah, dan perusahaan pialang asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 33

Setiap Orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

Pasal 34

Anggota direksi dan/atau pihak yang berwenang

menandatangani polis dari Perusahaan Asuransi atau

Perusahaan. Asuransi Syariah yang dikenai sanksi

pembatasan kegiatan usaha dilarang menandatangani polis baru.

BAB VI

TATA KELOLA USAHA PERASURANSIAN

BERBENTUK KOPERASI DAN USAHA BERSAMA

Pasal 35

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah

berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c hanya dapat menyelenggarakan jasa asuransi atau jasa asuransi syariah bagi anggotanya.

(2) Setiap anggota dari Perusahaan Asuransi dan

Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau anggota usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c wajib menjadi Pemegang Polis dari perusahaan yang bersangkutan.

(3) Keanggotaan pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan

Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau keanggotaan pada usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 ayat (1) huruf c berakhir apabila:

a. anggota meninggal dunia;

b. anggota   tidak lagi memiliki   polis asuransi dari
      Perusahaan   Asuransi atau   Perusahaan   Asuransi
      Syariah yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan
       berturut-turut; atau

c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, keanggotaan harus berakhir.

(4) Anggota dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan

Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau anggota dari usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berhak atas seluruh keuntungan dan wajib menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keuangan

untuk menjadi anggota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) serta pemanfaatan keuntungan oleh anggota dan pembebanan kerugian di antara anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau anggota dari usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII

PENINGKATAN KAPASITAS ASURANSI, ASURANSI SYARIAH, REASURANSI,
DAN REASURANSI SYARIAH DALAM NEGERI

Pasal 36

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah dalam negeri.

Pasal 37

Pemerintah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan mendorong peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah dalam negeri guna memenuhi kebutuhan pertanggungan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah dalam negeri.

Pasal 38

Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal kepada perseorangan, rumah tangga, dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendorong pemanfaatan jasa asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah dalam pengelolaan risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PROGRAM ASURANSI WAJIB

Pasal 39

(1) Program Asuransi Wajib harus diselenggarakan secara

kompetitif.

(2) Pengaturan Program Asuransi Wajib sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. cakupan kepesertaan;

b. hak dan kewajiban Tertanggung atau Peserta;

c. Premi atau Kontribusi;

d. manfaat atau santunan;

e. tata cara klaim dan pembayaran manfaat atau
santunan;

f. kriteria penyelenggara;

g. hak dan kewajiban penyelenggara; dan

h. keterbukaan informasi.

(3) Pihak yang dapat menyelenggarakan Program Asuransi

Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi persyaratan yang ditetapkan Otoritas Jasa

Keuangan.

(4) Penyelenggara Program Asuransi Wajib sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat menawarkan manfaat

tambahan dengan tambahan Premi atau Kontribusi.

(5) Penyelenggara Program Asuransi Wajib sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilarang memaksa Pemegang Polis untuk menerima tawaran manfaat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB IX

PERUBAHAN KEPEMILIKAN, PENGGABUNGAN, DAN PELEBURAN

Pasal 40

(1) Setiap perubahan kepemilikan Perusahaan

Perasuransian wajib terlebih dahulu memperoleh

persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan

kepemilikan yang mengakibatkan terdapatnya

penyertaan langsung oleh pihak asing di dalam Perusahaan Perasuransian, pihak asing tersebut harus merupakan Perusahaan Perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu

anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha

Perasuransian yang sejenis.

(3) Ketentuan mengenai Perusahaan Perasuransian yang

memiliki usaha sejenis atau kepemilikan perusahaan induk atas anak perusahaan yang bergerak di bidang

Usaha Perasuransian yang sejenis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) wajib tetap dipenuhi selama

pihak asing tersebut memiliki penyertaan pada

Perusahaan Perasuransian.

(4) Peru bahan kepemilikan Perusahaan Perasuransian

melalui transaksi di bursa efek dikecualikan dari

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sepanjang tidak menyebabkan perubahan pengendalian pada Perusahaan Perasuransian tersebut.

(5) Untuk memperoleh persetujuan, perubahan kepemilikan

Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:

a. perubahan kepemilikan tersebut tidak mengurangi
       hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, bagi
       Perusahaan   Asuransi   atau   Perusahaan   Asuransi
       Syariah; dan

b. perubahan kepemilikan tersebut tidak mengurangi
hak penanggung, penanggung ulang, atau pengelola,

bagi perusahaan reasuransi, atau perusahaan

reasuransi syariah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan

persyaratan perubahan kepemilikan Perusahaan

Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 41

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penggabungan atau peleburan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hanya dapat dilakukan antar Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang bidang usahanya sejenis.

(3) Untuk memperoleh persetujuan, penggabungan atau

peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:

a. penggabungan atau peleburan tersebut tidak

mengurangi hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah; dan

b. kondisi keuangan Perusahaan Asuransi, Perusahaan
      Asuransi   Syariah,   perusahaan   reasuransi,   atau
      perusahaan reasuransi syariah hasil penggabungan
      atau   peleburan   tersebut harus   tetap   memenuhi
      ketentuan tingkat kesehatan keuangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau

peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB X

PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN KEPAILITAN

Pasal 42

(1) Perusahaan Perasuransian yang menghentikan kegiatan

usahanya wajib terlebih dahulu melaporkan rencana penghentian kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib terlebih dahulu menyelesaikan seluruh

kewajibannya.

(3) Dalam hal Perusahaan Perasuransian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) telah menyelesaikan seluruh

kewajibannya, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian kegiatan

usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

penyelesaian kewajiban Perusahaan Perasuransian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 43

(1) Perusahaan Perasuransian yang dicabut izin usahanya

wajib menghentikan kegiatan usahanya.

(2) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang

atau perusahaan reasuransi syariah dilarang

mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau

menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi

syariah sejak dicabut izin usahanya.

Pasal 44

(1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya

izin usaha, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c

untuk memutuskan pembubaran badan hukum

perusahaan yang bersangkutan dan membentuk tim likuidasi.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c tidak dapat diselenggarakan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat ( I) huruf c dapat diselenggarakan, tetapi tidak

berhasil memutuskan pembubaran badan hukum

perusahaan dan tidak berhasil membentuk tim likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan:

a. memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan
dan membentuk tim likuidasi;

b. mendaftarkan   dan   memberitahukan   pembubaran
       badan hukum perusahaan kepada instansi yang
       berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita
       Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar
       harian yang mempunyai peredaran yang luas;

c. memerintahkan tim likuidasi melaksanakan likuidasi
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan

d. memerintahkan tim likuidasi melaporkan hasil
pelaksanaan likuidasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim

likuidasi dan pelaporan hasil pelaksanaan likuidasi oleh tim likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 45

(1) Sejak terbentuknya tim likuidasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), tanggung jawab dan

kepengurusan Perusahaan Asuransi, Perusahaan

Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau

perusahaan reasuransi syariah dalam ilkuidasi

dilaksanakan oleh tim likuidasi.

(2) Tim likuidasi berwenang mewakili Perusahaan Asuransi,

Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan

Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau

perusahaan reasuransi syariah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan likuidasi

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 46

(1) Sejak terbentuknya tim likuidasi, direksi dan dewan

komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) huruf c, Perusahaan Asuransi, Perusahaan

Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau

perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi tidak memiliki kewenangan sebagai direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) huruf c, Perusahaan Asuransi, Perusahaan

Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau

perusahaan reasuransi syariah.

(2) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang

setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan pegawai Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh tim likuidasi.

(3) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang

Pasal 47

(1) Seluruh biaya pelaksanaan likuidasi yang tercantum

dalam daftar biaya likuidasi menjadi beban aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.

(2) Dalam hal terdapat sisa hasil likuidasi setelah dilakukan

pembayaran atas seluruh kewajiban Perusahaan

Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan

reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi, sisa hasil likuidasi tersebut merupakan hak pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.

Pasal 48

(1) Dalam hal terdapat sisa hasil likuidasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), tagihan yang timbul dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak proses likuidasi selesai diajukan melalui Otoritas Jasa Keuangan kepada pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.

(2) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibebankan pada sisa hasil likuidasi yang merupakan hak pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.

Pasal 49

(1) Tim likuidasi harus bertindak adil dan objektif dalam

melaksanakan tugasnya.

(2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara

kepentingan pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 ayat (1) huruf c dan kepentingan Pemegang Polls,

Tertanggung, atau Peserta, tim likuidasi harus

mengutamakan kepentingan Pemegang Polis,

Tertanggung, atau Peserta.

Pasal 50

(1) Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan

Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan

reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah

berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Tata cara dan persyaratan permohonan pernyataan pailit

terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan

Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan

reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat

diajukan dalam rangka mengeksekusi putusan

pengadilan.

Pasal 51

(1) Kreditor menyampaikan permohonan kepada Otoritas

Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan

pernyataan pailit kepada pengadilan niaga.

(2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak

permohonan yang disampaikan oleh kreditor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan

yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan

persyaratan permohonan dan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 52

(1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi

Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak

Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas

pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.

(2) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan

reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi hams digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.

(3) Dalam hal terdapat kelebihan Dana Asuransi setelah

pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), kelebihan Dana Asuransi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.

(4) Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah atau

perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau

dilikuidasi, Dana Tabarru' dan dana investasi peserta tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada Peserta.

BAB XI

PELINDUNGAN PEMEGANG POLIS, TERTANGGUNG,
ATAU PESERTA

Pasal 53

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah

wajib menjadi peserta program penjaminan polis.

(2) Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

(3) Pada saat program penjaminan polis berlaku

berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), ketentuan mengenai Dana Jaminan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d

dan Pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untuk

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.

(4) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-

Undang ini diundangkan.

Pasal 54

(I) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau

pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi.

(2) Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersifat independen dan imparsial.

(3) Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus mendapat persetujuan tertulis dan Otoritas Jasa. Keuangan.

(4) Kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat bagi

pares Pihak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mediasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XII

PROFESI PENYEDIA JASA BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Pasal 55

(1) Profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian

terdiri atas:

a. konsultan aktuaria;

b. akuntan publik;

c. penilai; dan

d. profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Untuk dapat menyediakan jasa bagi Perusahaan

Perasuransian, profesi penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan testa

cara pendaftaran profesi penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 56

(1) Pendaftaran profesi penyedia jasa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 55 ayat (2) menjadi batal apabila izin profesi

yang bersangkutan dicabut oleh instansi yang

berwenang.

(2) Jasa dan profesi penyedia jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang diberikan sebelum dibatalkannya

pendaftaran pmfesi dinyatakan tetap berlaku, kecuali apabila jasa yang diberikan tersebut merupakan penyebab dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi yang bersangkutan.

(3) Dalam hal pendaftaran profesi penyedia jasa menjadi

batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan atau penilaian atas jasa lain yang diberikan profesi penyedia jasa tersebut kepada Perusahaan Perasuransian untuk menentukan berlaku atau tidak berlakunya jasa tersebut.

(4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memutuskan bahwa

jasa yang diberikan oleh profesi penyedia jasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku,

Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan

Perusahaan Perasuransian yang menggunakan jasa profesi penyedia jasa tersebut untuk menunjuk profesi penyedia lain untuk melakukan kembali jasa yang sama.

BAB XIII

PENGATURAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

(1) Pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha

Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Menteri menetapkan kebijakan umum dalam rangka

pengembangan pemanfaatan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional.

Pasal 58

Otoritas Jasa Keuangan harus mengupayakan terciptanya persaingan usaha yang sehat di bidang Usaha Perasuransian.

Pasal 59

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan pihak

tertentu untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan sebagian dari fungsi pengaturan dan pengawasan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan

dan pelaksanaan sebagian fungsi pengaturan dan pengawasan oleh pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 60

(1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peraturan perundangundangan di bidang perasuransian.

(2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

a. menyetujui atau menolak memberikan izin Usaha
Perasuransian;

b. mencabut izin Usaha Perasuransian;

c. menyetujui atau menolak memberikan pernyataan
      pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik,
       penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada
       Perusahaan Perasuransian;

d. membatalkan pernyataan pendaftaran bagi konsultan
aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain

yang memberikan jasa kepada Perusahaan

Perasuransian;

e. mewajibkan Perusahaan Perasuransian

menyampaikan laporan secara berkala;

f. melakukan pemeriksaan terhadap Peru sahaan

Perasuransian dan pihak lain yang sedang atau

pernah menjadi pihak terafiliasi atau memberikan

jasa kepada Perusahaan Perasuransian;

g. menetapkan Pengendali dan Perusahaan Asuransi,

Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan

reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;

h. menyetujui atau mencabut persetujuan suatu Pihak

menjadi Pengendali Perusahaan Asuransi,

Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan

reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;

i. mewajibkan suatu Pihak untuk berhenti menjadi

Pengendali dan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;

j. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan

terhadap direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, dan Pengendali;

k. menonaktifkan direksi, dewan komisaris, atau yang
      setara dengan direksi dan dewan komisaris pada
       badan   hukum berbentuk   koperasi   atau   usaha
      bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah, dan menetapkan Pengelola Statuter;

1. memberi perintah tertulis kepada:

1. pihak tertentu untuk membuat laporan mengenai

hal tertentu, atas biaya Perusahaan

Perasuransian dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

2. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi

Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungannya kepada

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi

Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah lain;

3. Perusahaan Perasuransian untuk melakukan atau

tidak melakukan hal tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;

4. Perusahaan Perasuransian untuk memperbaiki

atau menyempurnakan sistem pengendalian

intern untuk mengidentifikasi dan menghindari pemanfaatan Perusahaan Perasuransian untuk kejahatan keuangan;

5. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi
Syariah untuk menghentikan pemasaran produk
asuransi tertentu; dan

6. Perusahaan Perasuransian untuk menggantikan

seseorang dari jabatan atau posisi tertentu, atau menunjuk seseorang dengan kualifikasi tertentu untuk menempati jabatan atau posisi tertentu, dalam hal orang tersebut tidak kompeten, tidak

memenuhi kualifikasi tertentu, tidak

berpengalaman, atau melakukan pelanggaran

terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perasuransian;

m. mengenakan sanksi kepada Perusahaan

Perasuransian, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan/atau auditor internal; dan

n. melaksanakan kewenangan lain berdasarkan

peraturan perundang- undangan.

Pasal 61

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat

(2) huruf f dilakukan secara berkala dan /atau sewaktuwaktu.

(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan pihak lain

untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Untuk tujuan pemeriksaan, anggota direksi, anggota

dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, pegawai lain, pemegang saham, Pengendali, pihak terafiliasi, dan pihak yang menerima pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan keterangan dan/atau data, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, catatan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dan hal lain yang diperlukan oleh pemeriksa.

(4) Untuk tujuan pemeriksaan, pihak yang pernah menjadi

anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, pegawai lain, pemegang saham, Pengendali, pihak terafiliasi, dan pihak yang

menerima pengalihan sebagian fungsi dalam

penyelenggaraan usaha untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian, wajib memberikan keterangan dan/atau data, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, catatan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Perasuransian yang diperlukan oleh pemeriksa.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta kriteria dan tata cara penugasan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 62

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menonaktifkan direksi,

dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah, serta menetapkan Pengelola Statuter untuk mengambil alih kepengurusan Perusahaan Asuransi, Perusahaan

Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau

perusahaan reasuransi syariah, dalam hal:

a. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
       perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi
       syariah tersebut telah dikenai sanksi pembatasan
       kegiatan usaha;

b. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi
syariah tersebut memberikan informasi kepada

Otoritas Jasa Keuangan bahwa menurut

pertimbangannya perusahaan diperkirakan tidak

mampu memenuhi kewajibannya atau akan

menghentikan pelunasan kewajiban yang jatuh

tempo;

c.   menurut   pertimbangan   Otoritas Jasa   Keuangan,
       Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
       perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi

syariah tersebut diperkirakan tidak mampu

memenuhi kewajiban atau akan menghentikan pelunasan kewajiban yang jatuh tempo;

d. menurut   pertimbangan   Otoritas   Jasa   Keuangan,
       Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
       perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi
       syariah tersebut melakukan kegiatan usaha yang
       tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
       undangan   di   bidang perasuransian   atau   secara
       finansial dinilai tidak sehat; atau

e. menurut   pertimbangan   Otoritas Jasa   Keuangan,
      Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
      perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi
      syariah tersebut dimanfaatkan untuk memfasilitasi
      dan/atau melakukan kejahatan keuangan.

(2) Pengelola Statuter yang telah ditetapkan oleh Otoritas

Jasa Keuangan mempunyai tugas:

a. menyelamatkan kekayaan dan/atau kumpulan dana
      peserta Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
      Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan
      reasuransi syariah;

b. mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha dari
      Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
      perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi
      syariah sesuai dengan Undang-Undang ini;

c.   menyusun   langkah-langkah   apabila   Perusahaan
      Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan
      reasuransi,   atau   perusahaan   reasuransi   syariah
      tersebut masih dapat diselamatkan;

d. mengajukan usulan agar Otoritas Jasa Keuangan

mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi,

Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan

reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah apabila perusahaan tersebut dinilai tidak dapat diselamatkan; dan

e. melaporkan kegiatannya kepada Otoritas Jasa

Keuangan.

(3) Pada saat Pengelola Statuter mulai melakukan

pengambilalihan kepengurusan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, maka:

a. direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan
      direksi dan dewan komisaris pada badan hukum
      berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana
       dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau
      dewan pengawas syariah tidak dapat melakukan
      tindakan selaku direksi, dewan komisaris, atau yang
       setara dengan direksi dan dewan komisaris pada
       badan   hukum   berbentuk   koperasi   atau   usaha
      bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah; dan

b. direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan
      direksi dan dewan komisaris pada badan hukum
      berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana
       dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau
      dewan pengawas syariah nonaktif wajib membantu

Pengelola Statuter dalam menjalankan fungsi

kepenguru san.

(4) Direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan

direksi dan dewan komisaris pada badan hukum

berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau

dewan pengawas syariah nonaktif dilarang

mengundurkan din selama fungsi kepengurusan diambil

alih oleh Pengelola Statuter.

(5) Otoritas Jasa Keuangan setiap saat dapat

memberhentikan Pengelola Statuter.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, tugas, masa

tugas, dan pemberhentian Pengelola Statuter

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat

(5) serta hak dan kewajiban direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 63

(1) Pengelola Statuter dalam melaksanakan tugasnya wajib

mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(2) Pengelola Statuter wajib mematuhi setiap perintah

tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai

pengendalian dan pengelolaan kegiatan usaha dari

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

(3) Pengelola Statuter mengambil alih pengendalian dan

pengelolaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sejak tanggal penetapan sebagai Pengelola Statuter.

(4) Pengelola Statuter memiliki seluruh wewenang dan fungsi

direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

(5) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

Pengelola Statuter juga memiliki kewenangan:

a. membatalkan atau mengakhiri perjanjian yang dibuat
       oleh   Perusahaan   Asuransi,   Perusahaan   Asuransi
       Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan
      reasuransi   syariah   dengan   pihak   ketiga,   yang

menurut Pengelola Statuter dapat merugikan

kepentingan perusahaan dan Pemegang Polis,

Tertanggung, atau Peserta; dan

b. melakukan pengalihan sebagian atau seluruh

portofolio pertanggungan Peru sahaan Asuransi,

Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan

reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, yang menurut Pengelola Statuter dapat mencegah kerugian lebih besar bagi Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Pasal 64

Pengelola Statuter bertanggung jawab atas kerugian

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan/atau pihak ketiga jika kerugian tersebut disebabkan oleh kecurangan, ketidakjujuran, atau kesengajaannya untuk tidak mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perasuransian.

Pasal 65

(1) Pengendalian dan pengelolaan Perusahaan Asuransi,

Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah oleh Pengelola Statuter berakhir apabila Otoritas Jasa Keuangan memutuskan:

a. pengendalian dan pengelolaan Perusahaan Asuransi,

Peru sahaan Asuransi Syariah, perusahaan

reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah oleh Pengelola Statuter tidak diperlukan lagi; atau

b. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi
syariah telah dicabut izin usahanya.

(2) Pengelola Statuter wajib mempertanggungjawabkan

segala keputusan dan tindakannya dalam mengendalikan

dan mengelola Perusahaan Asuransi, Perusahaan

Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau

perusahaan reasuransi syariah kepada Otoritas Jasa

Keuangan.

Pasal 66

(1) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60

ayat (2) hung 1 diberikan dalam hal Otoritas Jasa

Keuangan berkesimpulan bahwa Perusahaan

Perasuransian:

a. menjalankan kegiatan usahanya dengan cara tidak
hati-hati dan tidak wajar atau tidak sehat secara
finansial;

b. diperkirakan akan mengalami keadaan keuangan
yang tidak sehat atau akan gagal memenuhi
kewajibannya;

c. melanggar peraturan perundang-undangan di bidang
perasuransian; dan/atau

d. terlibat kejahatan keuangan.

(2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

juga dapat diberikan kepada Pengendali dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

(3) Perusahaan Perasuransian dan/atau Pengendali dari

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib mematuhi perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan oleh pihak yang

melakukan perjanjian dengan Perusahaan Perasuransian

untuk membatalkan atau menolak perjanjian,

menghindari kewajiban yang ditentukan di dalam

perjanjian, atau melakukan hal apa pun yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan Perasuransian.

(5) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak

mendapatkan ganti kerugian dari Peru sahaan

Perasuransian apabila menderita kerugian yang

disebabkan oleh perintah tertulis yang diberikan kepada Perusahaan Perasuransian.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak

berlaku apabila pihak yang bersangkutan merupakan pihak terafiliasi atau pihak yang terkait dengan keadaan yang menyebabkan dikeluarkannya perintah tertulis tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 67

Pihak lain yang ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (2) dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan

wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa

Keuangan atau diwajibkan oleh undang-undang.

BAB XIV

ASOSIASI USAHA PERASURANSIAN

Pasal 68

(1) Setiap Perusahaan Perasuransian wajib menjadi anggota

salah satu asosiasi Usaha Perasuransian yang sesuai dengan jenis usahanya.

(2) Asosiasi Usaha Perasuransian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 69

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan atau

mendelegasikan wewenang tertentu kepada asosiasi

Usaha Perasuransian dalam rangka pengaturan

dan/atau pengawasan Usaha Perasuransian.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan atau

pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi

administratif kepada Setiap Orang yang melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 71

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat

(3), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan. ayat (4), Pasal

21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1), ayat

(3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat

(1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat

(7), dan ayat (8), Pasal 29 ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35 ayat

(1) dan ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 ayat (5), Pasal 40 ayat

(1) dan ayat (3), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 86 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau
seluruh kegiatan usaha;

c. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau
produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;

d. pencabutan izin usaha;

e. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang
Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi;

1. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan
aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain

yang memberikan jasa bagi Perusahaan

Perasuransian;

g. pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau
asosiasi;

h. denda administratif; dan/atau

i. larangan menjadi pemegang saham, Pengendali,

direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, Pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, pada Perusahaan Perasuransian.

(3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai kondisi

Perusahaan Perasuransian membahayakan kepentingan Pemegang Polls, Tertanggung, atau Peserta, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan testa cara

pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta besaran denda sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 72

(1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi

Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dikenai sanksi peringatan tertulis

atau pembatasan kegiatan usaha, Otoritas Jasa

Keuangan dapat memerintahkan:

a. penambahan modal;

b. penggantian direksi, dewan komisaris, atau yang
      setara dengan direksi dan dewan komisaris pada
       badan   hukum   berbentuk   koperasi   atau   usaha
      bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, atau auditor internal;

c. direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan
      direksi dan dewan komisaris pada badan hukum
      berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana
       dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau
      dewan pengawas syariah menyerahkan pengendalian
       dan   pengelolaan   kegiatan   Perusahaan   Asuransi,

Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan

reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah kepada Pengelola Statuter;

d. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi
syariah mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio

pertanggungan kepada Perusahaan Asuransi,

Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan

reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah lain; dan/atau

e. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
      perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi
      syariah   melakukan   tindakan   yang dinilai   dapat
       mengatasi kesulitan atau tidak melakukan tindakan
      yang dinilai dapat memperburuk kondisi perusahaan.

(2) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta instansi yang

berwenang untuk memblokir sebagian atau seluruh kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan

reasuransi syariah yang sedang dikenai sanksi

pembatasan kegiatan usaha karena tidak memenuhi

ketentuan tingkat solvabilitas atau dicabut izin

usahanya.

(4) Pencabutan blokir terhadap sebagian atau seluruh

kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara

pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pencabutan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

(1) Setiap Orang yang menjalankan kegiatan usaha asuransi,

usaha asuransi syariah, Usaha Reasuransi, atau Usaha Reasuransi Syariah tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang menjalankan kegiatan Usaha Pialang

Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan pidana denda paling banyak

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang menjalankan kegiatan Usaha Penilai

Kerugian Asuransi tanpa izin usaha sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 74

(1) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang

setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, Pengendali, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengan sengaja memberikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang tidak benar,

palsu, dan/atau menyesatkan dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda

paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah).

(2) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang

setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, Pengendali, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengan sengaja memberikan informasi, data, dan/atau dokumen

kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (2) yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 75

Setiap Orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polls, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 76

Setiap Orang yang menggelapkan Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 77

Setiap Orang yang menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset

atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi,

Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 78

Setiap Orang yang melakukan pemalsuan atas dokumen

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 79

Anggota direksi dan/atau pihak yang menandatangani polis baru dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang sedang dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 80

Setiap Orang, yang ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas Jasa

Keuangan, yang menggunakan atau mengungkapkan

informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan

wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa

Keuangan atau diwajibkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 81

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 73, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, atau

Pasal 80 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi, Pengendali, dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

(2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak

pidana:

a. dilakukan atau diperintahkan oleh Pengendali

dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi;

b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan
tujuan korporasi;

c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku
atau pemberi perintah; dan

d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi
korporasi.

Pasal 82

Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

(1) Perusahaan Perasuransian yang telah mendapatkan izin

usaha pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan telah mendapat izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Perusahaan agen asuransi yang telah mendapatkan izin

usaha pada saat diundangkannya Undang-Undang ini

tetap dapat menjalankan usahanya.

(3) Izin atau persetujuan yang telah diberikan kepada

Perusahaan Perasuransian berkenaan dengan

kelembagaan dan penyelenggaraan Usaha Perasuransian

pada saat diundangkannya Undang-Undang ini,

dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Undang-Undang

ini.

Pasal 84

(1) Perusahaan konsultan aktuaria yang telah mendapat izin

usaha pada saat diundangkannya Undang-Undang ini tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya.

(2) Dengan diundangkannya Undang-Undang ini, perizinan

usaha, pembinaan, dan pengawasan perusahaan

konsultan aktuaria dilakukan oleh Menteri.

Pasal 85

(1) Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, setiap

Pihak yang menjadi pemegang saham pengendali pada

lebih dari 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa, 1 (satu)

perusahaan asuransi umum, 1 (satu) perusahaan

reasuransi, 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa syariah, 1

(satu) perusahaan asuransi umum syariah, dan 1 (satu)

perusahaan reasuransi syariah wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyesuaian

pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi bagi Pihak yang tidak melakukan penyesuaian pemegang saham pengendali diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 86

Usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 87

(1) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan

reasuransi memiliki unit syariah dengan nilai Dana Tabarru' dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana Tabarru', dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi tersebut wajib melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau

perusahaan reasuransi syariah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan unit syariah

dan sanksi bagi Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi yang tidak melakukan pemisahan unit syariah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 88

(1) Perusahaan Perasuransian yang belum memenuhi

ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a wajib

menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dengan mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada warga

negara Indonesia atau melakukan perubahan

kepemilikan melalui mekanisme penawaran umum (initial public offering) paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyesuaian

kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi bagi Perusahaan Perasuransian yang tidak melakukan penyesuaian kepemilikan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penutupan asuransi atau asuransi syariah oleh seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 90

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha

Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3467) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

b. ketentuan mengenai permohonan pernyataan pailit oleh
Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat

(5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi; dan

c. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan

peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13,

Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 3467), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 91

Peraturan pelaksanaan dan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 92

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTER11-1UKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 337

Salinan sesuai dengan aalinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Perekonomian,

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PERASURANSIAN

I. UMUM

Pembangunan nasional memerlukan dan mengharuskan dilakukannya penyesuaian dalam berbagai hal terhadap perkembangan kondisi dan aspirasi masyarakat. Dalam industri perasuransian, balk secara nasional maupun global, terjadi perkembangan yang pesat yang ditandai dengan meningkatnya volume usaha dan bertambahnya pemanfaatan layanan jasa perasuransian oleh masyarakat. Layanan jasa perasuransian pun semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pengelolaan risiko dan pengelolaan investasi yang semakin tidak terpisahkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kegiatan usaha.

Selain perkembangan di dalam industri perasuransian, terjadi pula perkembangan di industri jasa keuangan yang lain. Perkembangan di berbagai industri jasa keuangan ini mengakibatkan semakin menipisnya batasan dan perbedaan jenis layanan yang diberikan oleh industri jasa keuangan.

Perkembangan demikian menuntut adanya sistem pengaturan dan

pengawasan sektor keuangan yang lebih baik dan terpadu.

Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467) tidak lagi cukup untuk menjadi dasar pengaturan dan pengawasan industri perasuransian yang telah berkembang. Penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian harus dilakukan untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif serta meningkatkan perannya dalam mendorong pembangunan nasional.

Upaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dilakukan, baik dengan penetapan ketentuan baru maupun dengan penyempurnaan ketentuan

yang telah ada. Upaya tersebut diwujudkan antara lain dalam bentuk:

1. penetapan landasan hukum bagi penyelenggaraan Usaha Asuransi Syariah

dan Usaha Reasuransi Syariah;

2. penetapan status badan hukum bagi Perusahaan Asuransi berbentuk
usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan;

3. penyempurnaan pengaturan mengenai kepemilikan perusahaan

perasuransian yang mendukung kepentingan nasional;

4. pemberian amanat lebih besar kepada Perusahaan Asuransi dan

Perusahaan Asuransi Syariah untuk mengelola kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pemasaran layanan jasa asuransi dan asuransi syariah, termasuk kerja sama keagenan; dan

5. penyempurnaan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga tata kelola

perusahaan yang balk, kesehatan keuangan, dan perilaku usaha yang sehat.

Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong

pembangunan nasional terjadi apabila industri perasuransian dapat lebih mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapinya seharihari dan pada saat mereka memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Untuk itu, Undang-Undang ini mengatur bahwa Objek Asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia dan penutupan Objek Asuransi tersebut harus memperhatikan optimalisasi kapasitas Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam negeri. Guna mengimbangi kebijakan ini, Pemerintah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan melakukan upaya untuk mendorong peningkatan kapasitas asuransi dan reasuransi dalam negeri. Undang-Undang ini juga mengharuskan penyelenggaraan Program Asuransi Wajib, misalnya asuransi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga bagi pengendara kendaraan bermotor, secara kompetitif dan memungkinkan pemberian fasilitas fiskal kepada perseorangan, rumah tangga, dan/ atau usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendorong peningkatan pemanfaatan Asuransi atau Asuransi Syariah dalam rangka pengelolaan risiko.

Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong

pembangunan nasional juga terjadi melalui pemupukan dana jangka panjang dalam jumlah besar, yang selanjutnya menjadi sumber dana pembangunan. Pengaturan lebih lanjut yang diamanatkan Undang-Undang ini kepada Otoritas Jasa Keuangan, terutama dalam hal pengaturan lini usaha dan produk Asuransi dan Asuransi Syariah serta pengaturan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, akan menentukan besar atau

kecilnya peran industri perasuransian tersebut.

Pengaturan dalam Undang-Undang ini juga mencerminkan perhatian dan dukungan besar bagi upaya pelindungan konsumen jasa perasuransian, upaya antisipasi lingkungan perdagangan jasa yang lebih terbuka pada tingkat regional, dan penyesuaian terhadap praktik terbaik (best practices) di tingkat internasional untuk penyelenggaraan, pengaturan, dan pengawasan industri perasuransian.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Berdasarkan mekanisme pengelolaan risikonya, lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan din lebih tepat digolongkan sebagai Usaha Asuransi Umum. Namun, mengingat Objek Asuransi yang dipertanggungkan dalam kedua lini usaha dimaksud menyangkut din manusia, lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan din juga dapat digolongkan sebagai Usaha Asuransi Jiwa. Dalam praktiknya, kedua lini usaha asuransi tersebut telah diselenggarakan, baik oleh perusahaan asuransi umum maupun oleh perusahaan asuransi jiwa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Usaha asuransi syariah dan Usaha Reasuransi Syariah berbeda dari usaha asuransi konvensional dan usaha reasuransi konvensional. Usaha asuransi dan Usaha Reasuransi yang dikelola secara konvensional menerapkan konsep transfer risiko, sedangkan usaha asuransi syariah dan Usaha Reasuransi Syariah merupakan penerapan konsep berbagi risiko (risk sharing). Mengingat perbedaan konsepsi yang mendasari penyelenggaraan usahanya, usaha asuransi syariah dan Usaha Reasuransi Syariah yang saat ini diperkenankan dalam bentuk unit di dalam perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional akan didorong untuk diselenggarakan oleh entitas yang terpisah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas. Huruf b

Cukup jelas. Huruf c

Pihak yang bermaksud menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, atau Usaha Asuransi Jiwa Syariah dengan bentuk badan hukum usaha bersama setelah Undang-Undang ini diundangkan,

didorong untuk menjadi berbentuk koperasi dengan

pertimbangan kejelasan tata kelola dan prinsip usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah antara lain tata kelola, persyaratan dan tata cara perubahan menjadi badan hukum perseroan terbatas atau koperasi, serta persyaratan dan tata cara pembubaran badan hukum usaha bersama.

Pasal 7

Ayat (1)

Dalam kehidupan perekonomian yang semakin terbuka dan berkembang cepat, dibutuhkan layanan jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko yang semakin beragam dan berkualitas oleh Perusahaan Perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif. Untuk itu, Perusahaan Perasuransian perlu dibangun dengan permodalan yang kuat, yang bersumber, balk dart dalam negeri maupun dan luar negeri.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kepemilikan pihak asing pada Perusahaan Perasuransian dibatasi secara kualitatif. Pembatasan secara kualitatif dilakukan dengan mempersyaratkan bahwa pada scat pendirian Perusahaan Perasuransian, pihak asing yang dapat menjadi pemilik adalah badan hukum asing yang memiliki Usaha Perasuransian yang

sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak

perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis. Persyaratan badan hukum asing harus mempunyai Usaha Perasuransian yang sejenis dimaksudkan agar mitra asing yang akan menjadi salah satu pemilik Perusahaan Perasuransian di Indonesia tersebut merupakan Perusahaan Perasuransian yang benar-benar mempunyai pengalaman usaha di bidangnya sehingga diharapkan terjadi transfer modal dan transfer pengetahuan dan teknologi kepada pihak Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah antara lain mengenai pembatasan kepemilikan badan hukum asing secara kuantitatif. Pembatasan tersebut dapat berupa persentase maksimum kepemilikan asing pada Perusahaan Perasuransian.

Pembatasan secara kuantitatif membutuhkan fleksibilitas guna menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan ketersediaan dana dalam negeri.

Batas kepemilikan badan hukum asing dalam Perusahaan

Perasuransian dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tats cara perizinan usaha antara lain berupa persyaratan kompetensi atau keahlian di bidang Usaha Perasuransian sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan termasuk bagi pengurus dan tenaga ahli asing.

Pasal 9

Ayat (1)

Waktu 30 (tiga puluh) hari kerja mencakup waktu untuk

mengklarifikasi data atau informasi dalam dokumen yang

dipersyaratkan untuk mendapatkan izin usaha. Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan bagi anggota dewan pengawas syariah mencakup integritas dan kompetensi terkait tugas dan fungsi dewan pengawas syariah serta pengalaman dan keahlian di bidang usaha perasuransian syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Penetapan Pengendali diperlukan agar Otoritas Jasa Keuangan dapat

menentukan. Pihak yang dimintai pertanggungjawaban, selain direksi dan komisaris, apabila terjadi kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Pais, Tertanggung, atau Peserta akibat

pengaruh Pihak tersebut dalam pengelolaan perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Persetujuan ini diperlukan antara lain agar Pihak yang tidak lagi menjadi Pengendali dipastikan tidak lagi memiliki kewajiban untuk ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi,

Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau

perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh Pihak yang sebelumnya berada dalam pengendaliannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Pengecualian dalam ketentuan ini dimaksudkan agar negara dapat memiliki dan/atau mengendalikan lebih dari satu perusahaan dengan usaha sejenis dalam rangka menyediakan jasa asuransi bagi kelompok masyarakat tertentu atau daerah tertentu, menjadi perintis kegiatan usaha asuransi yang belum dapat dilaksanakan oleh pihak swasta, atau menyelenggarakan kemanfaatan umum lain yang strategis bagi masyarakat.

Ayat (3)

Hal yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain besar kepemilikan saham dan tata cara konsolidasi perusahaan.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hal yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain mengenai jenis, jumlah, persyaratan, tugas, tanggung jawab, dan wewenang tenaga ahli dan aktuaris.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "standar seleksi" adalah persyaratan minimum bagi Pihak yang akan dijadikan tiara kerja sama oleh Perusahaan Perasuransian.

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah adanya keyakinan Perusahaan Perasuransian atas kemampuan dan pengalaman dari perusahaan yang diajak bekerja Rama dan adanya kejelasan

pertanggungjawaban oleh Perusahaan Perasuransian atas kegiatan
atau fungsi yang dilaksanakan oleh pihak lain tersebut.
Ayat (4)

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain mengenai jenis, nilai, dan jangka waktu pengalihan fungsi yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Perasuransian, termasuk perusahaan penilai kerugian asuransi, kepada pihak lain terutama pihak asing.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Ketentuan ini dirnaksudkan agar Dana Asuransi atau Dana Tabarru' dapat dikelola dengan baik, mengingat Dana Asuransi atau Dana

Tabarru' dimaksud merupakan dana yang akan digunakan

perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Kewajiban melakukan evaluasi atas Dana Asuransi atau Dana Tabarru' uga dilakukan di negara lain.

Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Dana Jaminan dibentuk untuk memberikan jaminan atas penggantian sebagian atau seluruh hak Pemegang Polls, Tertanggung, atau Peserta dalam hal perusahaan harus dilikuidasi. Dengan demikian, Dana Jaminan merupakan bagian dari upaya melindungi Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Ayat (2)

Pada umumnya, perkembangan usaha mengakibatkan bertambahnya kewajiban perusahaan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Hal ini juga berarti bertambah pula besar hak Pemegang Polls, Tertanggung, atau Peserta yang perlu dijamin pengembaliannya jika perusahaan dilikuidasi.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar penggunaan Dana Jaminan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta pada saat perusahaan dilikuidasi dapat dipastikan.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan Dana Jaminan.

Ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Jaminan meliputi pengaturan jenis aset yang dapat digunakan sebagai Dana Jaminan, jumlah Dana Jaminan minimum yang harus dimiliki perusahaan, penyesuaian besar Dana Jaminan berdasarkan volume usaha, tata cara pemindahan atau pencairan Dana Jaminan, dan penatausahaannya.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat (4)

Pemisahan kekayaan dan kewajiban dilaksanakan dengan tetap

memperhatikan keseimbangan antara pengembangan usaha dan

pelindungan konsumen.

Pasal 22

Ayat (1)

Laporan yang wajib disampaikan Perusahaan Perasuransian kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan usaha, dan laporan program dukungan reasuransi otomatis. Selain itu, dalam keadaan atau untuk tujuan tertentu, Perusahaan Perasuransian juga dapat diwajibkan menyampaikan laporan yang bersifat tematik misalnya profit risiko dan pelaksanaan tata kelola perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Posisi keuangan, kinerja keuangan, dan kondisi kesehatan keuangan yang diumumkan paling sedikit meliputi rasio kesehatan keuangan sesuai dengan ketentuan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan

perusahaan reasuransi syariah. Pengumuman melalui media

elektronik dilakukan pada situs perusahaan dan situs Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas. Ayat (5)

Cukup jelas. Ayat (6)

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain mengenai jenis, bentuk, dan susunan laporan atau pengumuman, serta jadwal dan batas waktu penyampaian laporan dan pengumuman.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Ketentuan mengenai standar perilaku usaha bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan perusahaan reasuransi syariah mengacu pula pada Prinsip Syariah.

Ayat (2)

Pengaturan mengenai standar perilaku usaha dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan disesuaikan dengan jenis usaha Perusahaan Perasuransian masing-masing.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas. Ayat (5)

Cukup jelas. Ayat (6)

Cukup jelas. Ayat (7)

Imbalan jasa keperantaraan dapat dibayarkan langsung oleh Pemegang Polis atau menjadi bagian dari Premi. Dalam hal imbalan jasa keperantaraan merupakan bagian dari Premi, dalam polls atau dokumen yang merupakan kesatuan dengannya dimuat perincian mengenai bagian premi yang diteruskan kepada Perusahaan Asuransi dan imbalan jasa keperantaraan yang dibayarkan kepada Perusahaan Pialang Asuransi.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "cepat" adalah bahwa proses penanganan klaim dan keluhan dilakukan dengan segera, dalam waktu sesingkatsingkatnya, dan secara cekatan.

Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah bahwa proses penanganan klaim dan keluhan bersifat lugas dan tidak remit.

Yang dimaksud dengan "mudah diakses" adalah bahwa proses penanganan klaim dan keluhan diselenggarakan di kantor perusahaan atau tempat lain yang mudah dikunjungi, atau diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi yang memudahkan orang untuk menyampaikan klaim atau keluhan dan mendapatkan tanggapan.

Yang dimaksud dengan "adil" adalah bahwa proses penanganan klaim dan keluhan dilakukan dengan berpegang kepada kebenaran, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.

Ayat (4)

Tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim antara lain:

a. memperpanjang proses   penyelesaian   klaim   dengan   meminta
     penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan
     meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal
     yang sama;

b. menunda penyelesaian dan pembayaran klaim karena menunggu
penyelesaian dan/atau pembayaran klaim reasuransinya;

c. tidak melakukan penyelesaian klaim yang merupakan bagian dari
     penutupan asuransi karena alasan adanya keterkaitan dengan
    penyelesaian klaim yang merupakan bagian lain dari penutupan
     asuransi dalam 1 (satu) polls yang sama;

d. memperlambat penunjukan perusahaan penilai kerugian asuransi,
apabila jasa penilai kerugian asuransi dibutuhkan dalam proses
penyelesaian klaim; dan

e. menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai
dengan praktik usaha asuransi yang berlaku umum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa koperasi atau usaha bersama memiliki keterbatasan kemampuan untuk menambah modal. Namun, di sisi lain koperasi atau usaha bersama tetap harus memastikan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan konsep

pertanggungan bersama dan berbagi risiko antaranggota, dan menghindari adanya anggota yang hanya menjadi pemodal bagi usaha asuransi yang dijalankan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan

Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau usaha bersama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c. Ayat (3)

Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk menegaskan konsep pertanggungan bersama dan berbagi risiko antaranggota, dan menghindari adanya anggota yang hanya menjadi pemodal.

Ayat (4)

Cukup jelas. Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "persyaratan keuangan" antara lain besaran simpanan pokok dan simpanan wajib yang harus disetor oleh anggota.

Pasal 36

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah agar benar-benar menjalankan fungsinya sebagai penanggung dan/atau penanggung ulang.

Optimalisasi pemanfaatan kapasitas reasuransi dalam negeri dilakukan

dengan menempatkan sebanyak-banyaknya pertanggungan ulang

asuransi pada Perusahaan Asuransi dan/atau perusahaan reasuransi di dalam negeri, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan tetap memperhatikan prinsip manajemen risiko, terutama penyebaran risiko.

Pasal 37

Pemerintah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat melakukan langkah-langkah, seperti:

a. membentuk perusahaan reasuransi baru;

b. menggabungkan beberapa badan usaha milik negara yang bergerak di

bidang perasuransian dan menugaskan perusahaan hasil

penggabungan tersebut menjadi perusahaan reasuransi;

c. memberikan fasilitas untuk pembentukan pool atau konsorsium
asuransi untuk risiko tertentu, misalnya risiko bencana alam; atau

d. menghindari pengenaan pajak berganda terhadap industri

perasuransian.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Otoritas Jasa Keuangan harus menetapkan persyaratan bagi pihak yang akan menyelenggarakan Program Asuransi Wajib, misalnya besar modal dan ketersediaan infrastruktur usaha.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "manfaat tambahan" adalah besaran manfaat yang diberikan dan bukan tambahan jenis manfaat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Perubahan kepemilikan mencakup antara lain perubahan komposisi saham, pengambilalihan, dan penambahan pemegang saham baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hal yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain adanya transfer portofolio pertanggungan atau pengembalian hak Pemegang Polls atau Tertanggung sebelum

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi tersebut

menghentikan kegiatan usahanya.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Likuidasi perusahaan yang telah dicabut izin usahanya perlu segera

dilakukan untuk melindungi kepentingan Pemegang Polis,

Tertanggung, atau Peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Hal yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

a. mekanisme pembubaran badan. hukum Perusahaan Asuransi,
Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau
perusahaan reasuransi syariah;

b. jumlah anggota tim likuidasi;

c. penghasilan tim likuidasi;

d. tata cara pelaksanaan likuidasi;

e. jangka waktu likuidasi;

f. pengawasan pelaksanaan likuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;

g. tata cara pengalihan aset dan kew^{ajiban
Perusahaan Asuransi,}^{Perusahaan Asuransi
Syariah, perusahaan reasuransi,
atau}

^{perusahaan reasuransi syariah;
dan}

^{h. pertanggungjawaban tim likuidasi.}

^{Pasal 46}

^{Cukup jelas.}

^{Pasal 47}

^{Cukup jelas.}

^{Pasal 48}

^{Ayat (1)}

^{Tagihan diajukan
melalui Otoritas Jasa
Keuangan dimaksudkan}^{untuk memudahkan proses
penagihan, tetapi Otoritas Jasa Keuangan}^{tidak melakukan verifikasi
terhadap tagihan tersebut.}

^{Ayat (2)}

^{Cukup jelas.}

^{Pasal 49}

^{Cukup jelas.}

Pasal 50

Ayat (1)

Sejalan dengan ruang lingkup togas Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, maka kewenangan pengajuan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang semula dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Program penjaminan polis dimaksudkan untuk menjamin

pengembalian sebagian atau seluruh hak Pemegang Polls,

Tertanggung, atau Peserta dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan

Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.

Selain itu, keberadaan program penjaminan polls dimaksudkan untuk

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri

perasuransian pada umumnya sehingga diharapkan dapat

meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi. Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "independen" adalah tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan "imparsial" adalah tidak berpihak pada salah satu pihak yang bersengketa.

Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas. Huruf b

Cukup jelas. Huruf c

Yang dimaksud dengan "penilai" adalah penilai aset. Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini didasarkan pertimbangan bahwa Usaha Perasuransian memiliki karakteristik yang khas sehingga profesi penyedia jasa. bagi Perusahaan Perasuransian harus memenuhi kualifikasi tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain aspek tata kelola, perilaku usaha, dan kesehatan keuangan.

Yang dimaksud dengan "pengawasan" antara lain analisis laporan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Ayat (2)

Kebijakan umum dalam rangka pengembangan pemanfaatan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional meliputi hal kepernilikan asing atas Perusahaan Perasuransian, peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah dalam negeri, serta pemberian fasilitas fiskal kepada perseorangan, rumah tangga, dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas. Huruf b

Cukup jelas. Huruf c

Cukup jelas. Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas. Huruf h

Cukup jelas. Huruf

Cukup jelas. Huruf j

Cukup jelas. Huruf k

Cukup jelas. Huruf 1

Angka 1

Cukup jelas. Angka 2

Cukup jelas. Angka 3

Cukup jelas. Angka 4

Cukup jelas. Angka 5

Yang dimaksud dengan produk asuransi tertentu yang dapat dihentikan pemasarannya adalah produk yang dapat merugikan Pemegang Polls, Tertanggung, atau Peserta, produk yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan dan norma yang berlaku di masyarakat, dan/atau produk yang dapat membahayakan keuangan Perusahaan

Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan

reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah. Angka 6

Cukup jelas. Huruf m

Cukup jelas. Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian dan/atau pemeriksaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan. Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian dapat dilakukan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan Perasuransian dan/atau terhadap aspek tertentu dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan Perasuransian. Sedangkan pemeriksaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan dilakukan hanya terhadap aspek tertentu dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan Perasuransian.

Pemeriksaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian apabila:

a. data, dokumen, dan/atau keterangan dari Perusahaan

Perasuransian yang diperiksa tidak dapat memberikan dasar yang cukup bagi pegawai Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan pemeriksaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk membuat kesimpulan atas hasil pemeriksaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau

b. adanya tanggapan Perusahaan Perasuransian yang diperiksa
terhadap kesimpulan hasil pemeriksaan di kantor Otoritas Jasa
Keuangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah badan, lembaga, institusi, atau orang, balk dari dalam maupun luar Otoritas Jasa Keuangan. Pihak tersebut antara lain akuntan publik, konsultan aktuaria, penilai kerugian, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan/atau pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat (4)

Cukup jelas. Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kekayaan" antara lain surat berharga, tanah, gedung, dan kendaraan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas. Huruf e

Cukup jelas. Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini didasarkan bahwa direksi dan komisaris nonaktif Perusahaan Perasuransian dianggap pihak yang paling mengetahui keadaan keuangan dan operasional Perusahaan Perasuransian yang

sedang diambil alih kepengurusannya oleh Pengelola Statuter. Ayat (5)

Cukup jelas. Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "perintah tertulis" adalah perintah secara tertulis untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian Pemegang Polls, Tertanggung, atau Peserta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Ketentuan ini didasarkan bahwa Pengendali mempunyai peranan penting, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan suatu Perusahaan Perasuransian.

Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas. Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 67

Informasi yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan dapat berupa informasi yang sifatnya rahasia, antara lain informasi yang terkait dengan stabilitas perekonomian nasional dan informasi yang berkaitan dengan kepentingan pelindungan Usaha Perasuransian dari persaingan usaha tidak sehat. Informasi rahasia tersebut dapat diakses oleh pegawai Otoritas Jasa Keuangan atau pihak yang ditunjuk dan/atau diberi tugas oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 68

Ayat (1)

Pengaturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran asosiasi dalam mengatur para anggotanya (self regulatory) dan melancarkan

koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Penugasan atau pendelegasian wewenang tertentu dari Otoritas Jasa Keuangan kepada asosiasi antara lain penyusunan standar etika usaha dan tata perilaku (code of conduct), pembentukan profil risiko dan tabel mortalita, serta pelaksanaan dan penetapan sertifikasi keagenan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Contoh kondisi yang membahayakan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta antara lain kondisi keuangan perusahaan memburuk secara drastis, pemegang saham tidak kooperatif, dan/atau direksi dan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, tidak memiliki jalan keluar untuk mengatasi permasalahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "izin" adalah izin di luar izin usaha. Contoh izin atau persetujuan antara lain izin untuk memasarkan produk asuransi dan persetujuan untuk bancassurance.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

undangan mengenai dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas jalan.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92