POLIS STANDAR ASURANSI GEMPA BUMI INDONESIA - INDONESIAN EARTHQUAKE STANDARD POLICY

POLIS STANDAR ASURANSI GEMPA BUMI INDONESIA

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

BAB I

JAMINAN

PASAL 1

RISIKO YANG DIJAMIN

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya yang disebutkan dibawah ini :

1. Gempa Bumi.

2. Letusan Gunung Berapi.

3. Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa

Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi.
4. Tsunami.

BAB II

PENGECUALIAN

PASAL 2

PENGECUALIAN

2.1. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan harta
benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang

secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari atau diperburuk oleh:

2.1.1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja,

perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat,
pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan,
kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan
permusuhan, tindakan makar, terorisme, sabotase atau
penjarahan;

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;

2.1.2. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi

nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif,

tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di
luar bangunan di mana disimpan harta benda dan atau
kepentingan yang dipertanggungkan, dalam
pengawasan Tertanggung atau tidak, apakah kerugian
tersebut langsung atau tidak langsung , proxima atau
remota atau seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh
atau akibat dari atau menjadi lebih buruk oleh bahaya
yang dipertanggungkan;

2.1.3. tertabrak kendaraan

2.1.4. angin topan dan badai apapun bentuknya, baik hal

tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh bahaya yang

dipertanggungkan atau tidak

2.1.5. banjir dan atau genangan air, kecuali sebagai akibat dari

bahaya yang dipertanggungkan dan terjadi dalam kurun

waktu 72 (tujuh puluh dua) jam terhitung sejak terjadinya bahaya tersebut.

INDONESIAN EARTHQUAKE STANDARD POLICY

Whereas the Insured has submitted a written proposal which
constitutes the basis of and incorporated in this Policy, the Insurer
will indemnify the Insured against loss of and or damage to the
property and or interests insured, subject to the terms and
conditions printed, stated, attached and or endorsed to this Policy.

CHAPTER I

COVERAGE

ARTICLE 1

PERILS INSURED

This Policy covers loss of or damage to the property and or interests insured directly caused by the perils mentioned hereunder:

1. Earthquake

2. Volcanic Eruption.

3. Fire and Explosion following Earthquake and or Volcanic

Eruption.

4. Tsunami.

CHAPTER II
EXCLUSIONS

ARTICLE 2
EXCLUSIONS

2.1. This Policy does not cover any loss of or damage to

property and or interest insured directly or indirectly caused by or as a consequence of or aggravated by:

2.1.1. riots, strikes, locked-out workers, malicious acts,

civil commotion, insurrection/popular rising,
usurped power, revolution, rebellion, military
power, invasion, civil war, war and hostilities,
subversive acts, terrorism, sabotage or looting;

In any action, suit or other proceedings, where the Insurer alleges that loss or damage is directly or indirectly caused by one or more of the excluded perils under this Section, the burden of proof that such loss or damage is covered shall be upon the Insured.

2.1.2. nuclear reactions, including but not limited to,

nuclear radiation, ionization, fusion, fission or
pollution by radioactivity, regardless of whether
such processes occur inside or outside the
buildings   where   the   property   and/or   interest
insured    is    contained,    are    controlled    or
uncontrolled whether such loss be directly or
indirectly,      proximately or remotely or be in
whole or part caused by or contributed to or
aggravated by perils insured;

2.1.3. vehicle impact

2.1.4. windstorm and tempest of any nature, whether or
not the same be caused by or be attributable to

any insured perils

2.1.5. flood and or inundation, unless as a consequence
of perils insured and occurring within 72 (seventy

two) hours as from such occurrence.

SK No. 07/AAUI/2007

2.2. Polis ini tidak menjamin:

2.2.1. gangguan usaha atau segala macam kerugian

konsekuensial dalam bentuk apapun

2.2.2. kecuali jika secara tegas disebutkan secara khusus

harga pertanggungannya dalam Polis :

2.2.2.1. pembuangan puing, biaya pembersihan ;

2.2.2.2. barang-barang pihak lain yang disimpan dan

atau dititipkan atas percaya atau atas dasar
komisi;

2.2.2.3. logam mulia, perhiasan, batu permata yang
belum dibentuk;

2.2.2.4. barang antik atau barang seni;

2.2.2.5. segala macam naskah, rencana, gambar atau
desain, pola, model atau tuangan dan cetakan

2.2.2.6. efek-efek, obligasi atau segala macam surat
berharga dan dokumen, perangko termasuk

meterai dan pita cukai, uang logam dan uang
kertas, cek, catatan pembukuan atau catatan
usaha lainnya dan catatan sistem komputer

2.2.2.7. pondasi, penggalian dan sejenisnya, peralatan
dan mesin-mesin, stok dan barang-barang lain

2.3. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang

timbul sebagai akibat pencurian selama terjadinya risiko yang dijamin.

2.4. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang

disebabkan oleh kesalahan fatal atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau atas suruhan Tertanggung untuk merusak atau menghancurkan.

2.5. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang

disebabkan oleh tindakan yang disengaja dan atau kesalahan yang disengaja oleh pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung atau tindakan Tertanggung memperbesar kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini .

BAB III

DEFINISI

PASAL 3

DEFINISI

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh
peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua
istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut
ini:

1. Gempa Bumi adalah goncangan atau getaran bumi akibat gejala

geologi seperti pergerakan tektonik dan letusan gunung berapi.

2. Letusan Gunung Berapi adalah suatu aktifitas volkanik berupa

pengeluaran material volkanik yaitu lava, pyroklastika dan atau gas-gas volkanik ke permukaan bumi baik dari cerobong pusat maupun dari rekahan-rekahan gunung berapi.

3. Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa

Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi adalah kebakaran dan ledakan yang diakibatkan langsung oleh gempa bumi dan atau letusan gunung berapi.

4. Tsunami adalah gelombang besar akibat pergeseran tanah

dibawah laut seperti penyusupan lempengan kerak bumi atau oleh letusan gunung berapi.

5. Nilai Sebenarnya adalah suatu jumlah yang dihitung dari biaya

untuk mengganti atau memulihkan kembali harta benda dengan
jenis dan pada lokasi yang sama tetapi tidak melebihi atau lebih
baik atau lebih luas dari harta benda yang dipertanggungkan
sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan dikurangi
penyusutan.

2.2. This Policy does not cover:

2.2.1. business interruption or consequential loss of any

kind whatsoever

2.2.2. unless otherwise expressly stated in this Policy with

specific sum insured:

2.2.2.1. removal of debris, cleaning costs;

2.2.2.2. goods held in trust and or on commission;

2.2.2.3. bullion, jewelry or unset precious stones;

2.2.2.4. curiosity or work of art ;

2.2.2.5. any kind of manuscripts, plans, drawings
or designs, patterns, models or moulds

and prints;

2.2.2.6. securities, bonds or any kinds of
negotiable certificates and documents,

stamps including duty and customs, coins and paper money, cheques, books of account or other business books and computer system records;

2.2.2.7. foundations, excavations and the like,
plant and machinery, stock, and other

contents

2.3. This Policy does not cover any loss or damage occurring as

a result of theft following the operation of an insured peril.

2.4. This Policy does not cover any loss or damage caused by

serious mistake or gross negligence of the Insured or at the order of the Insured to damage or destroy.

2.5. This Policy does not cover any loss or damage caused by

willful act and or willful misconduct of other party at the
consent of the Insured or the action of the Insured to
exaggerate the loss or damage covered under this Policy

CHAPTER III
DEFINITIONS

ARTICLE 3
DEFINITIONS

Notwithstanding anything which may be defined in any laws or regulations to the contrary, for the purpose of this Policy, all terminology printed in italics shall be defined as follows:

1. Earthquake is a shaking or trembling of the earth due to

geological phenomena such as tectonic movement and volcanic eruptions.

2. Volcanic Eruption is a form of a volcanic activity ejecting

volcanic materials i.e. such as lava flows, pyroclastics and or volcanic gasses onto the earth’s surface either from a central vent or from fissures of a volcano.

3. Fire and Explosion following Earthquake and or Volcanic

Eruption is fire and explosion where the proximate cause is earthquake and or volcanic eruption.

4. Tsunami is a great sea wave produced by submarine earth

movement such as subduction of crustal plates or by submarine volcanic eruption.

5. Actual value is an amount based on cost of replacement or

reinstatement of the property at the same type and location
but not exceeding or better or more extensive than the
property insured immediately before the loss or damage less
depreciation.

SK No. 07/AAUI/2007

6. Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal

sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.

7. Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh

sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.

8. Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang

sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak

12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.

9. Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang yang dengan

sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam,
dengki, amarah atau vandalistis, kecuali tindakan yang dilakukan
oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas
perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai
harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah.

10. Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam

usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak

atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.

11. Huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar

massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok

kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan
masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan
serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda,
sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai
dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat
perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau
transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh
empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama
atau setelah kejadian tersebut.

12. Pembangkitan Rakyat adalah gerakan sebagian besar rakyat di

Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam

kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian
Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan
penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure
atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu
Pemberontakan.

13. Pengambilalihan Kekuasaan adalah keadaan yang

memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.

14. Revolusi adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk

melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan

(pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.

15. Pemberontakan adalah tindakan terorganisasi dari suatu

kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau

penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.

16. Kekuatan Militer adalah kelompok angkatan bersenjata baik

dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh)

6. Riots is an act of a group of at least 12 (twelve) persons,

who in the execution of their common purpose cause public disturbance tumultuously with violence and damage to the property of others, not amounting to Civil Commotions

7. Strikes is a deliberate act of damage, by a group of workers

of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer.

8. Locked-out Workers is a deliberate act of damage, by a

group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half
of the entire workforce (if the total number of workforce is
less than twenty-four persons), to protest against the
termination or suspension of a fellow employee by the
employer.

9. Malicious Acts is an act of any person(s) deliberately

causing damage to the property of others    driven    by
vengeance, hatred , anger or vandalistic, except   such
acts       done by the employee(s) of the Insured, or any
person(s) on behalf of the Insured, or by person(s) entrusted
by the Insured to maintain or keep such property, or by
thieves/robbers/looters.

10. Preventive Acts is an act of any lawfully constituted

authority or body in an attempt to prevent or suppress the

occurrence of any of insured perils or to minimize the consequences of any such perils.

11. Civil Commotions is an act of a large number of people

acting together disrupting public peace and disturbance

tumultuously with violence and a chain of destruction of a
large number of properties, indicated by the cessation of
more than one half of the normal activity of
commercial/shopping or business areas or schools or public
transportation in one city for at least 24 (twenty-four) hours
consecutively commencing immediately before, during or
after the event.

12. Insurection/Popular Rising is an uprising of a majority of

the people in the capital city of the country, or in three or

more capital cities of the provinces within 12 (twelve) days, demanding a change in the government de jure or de facto, or open resistance against the government de jure or de facto, not amounting to a Rebellion.

13. Usurped Power is a situation where the established order

has been overthrown and replaced by some illegal authority

which is in a position to lay down rules of conduct and or also enforce that the rules are obeyed.

14. Revolution is an uprising of the people with force to make a

radical change to the current public administration system of

the country or to overthrow the established government de jure or de facto, not amounting to a Rebellion.

15. Rebellion is a state of organized resistance against the

established authority with the object of supplanting or

overthrowing it with force using fire arms which threatens the existence of such authority.

16. Military Power is an act by a group of home or foreign

armed forces personnel consisting of at least 30 (thirty)

3 SK No. 07/AAUI/2007

orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.

17. Invasi adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki

wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau

menguasainya secara sementara atau tetap.

18. Perang Saudara adalah konflik bersenjata antardaerah atau

antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan

tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.

19. Perang dan Permusuhan adalah konflik bersenjata secara luas

(baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana

perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.

20. Makar adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama

atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok

orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan
dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto
atau mempengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau
kekerasan.

21. Terorisme adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas

pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau

ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan,
oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri
atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau
pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang
sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan
dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam
ketakutan.

22. Sabotase adalah tindakan pengrusakan harta benda atau

penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat

turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang
atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama
atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah
dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang
sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan
dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam
ketakutan.

23. Penjarahan adalah pengambilan atau perampasan harta benda

orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah

pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

BAB IV

PERSYARATAN

PASAL 4

KEWAJIBAN MENGUNGKAPKAN FAKTA

4.1. Tertanggung wajib:

4.1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi,

keterangan, keadaan dan fakta yang
memeengaruhi pertimbangan Penanggung dalam
menerima atau menolak suatu permohonan
penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku
premi apabila permohonan dimaksud diterima;

4.1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal

yang berkaitan dengan penutupan asuransi;

yang disampaikan pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

4.2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana diatur dalam ayat (4.1.) di atas, Penanggung
tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak
menghentikan pertanggungan serta tidak wajib
mengembalikan premi.

persons using force with the intention to overthrow the established authority or to cause public disorder and disturbance.

17. Invasion is an act by the military power of one country to

penetrate or invade the territory of another with the object of

permanently or temporarily occupying and taking control over such territory.

18. Civil War is an armed conflict between regions or political

factions within the territorial limits of a country with the object

of gaining legitimate power.

19. War and Hostilities is a widespread armed conflict (whether

or not war has been declared) or a warlike situation between

two or more countries, including military exercises of a country or joint-military exercises between countries.

20. Subversive Acts is an act by any person on behalf of or in

connection with any organization with activities directed

towards the overthrow by force of the government “de jure” or “de facto”, or to the influencing of it by Terrorism or Sabotage or violence.

21. Terrorism is an act, including but not limited to the use of

force or violence and/or the threat thereof, of any person or

group(s) of persons whether acting alone or on behalf of or
in connection with any organization(s) or government(s),
committed for political, religious, ideological or similar
purposes including the intention to influence any government
and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

22. Sabotage is a destructive act against property or the

obstruction of work process or causing the reduction in value

of work, by any person or group(s) of persons whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s) in an attempt to achieve a political, religious, ideological or similar goals including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

23. Looting is the appropriation of property belonging to another

by any person (including those employed by or under the

control of the Insured), with the intention of permanently depriving that other of it.

CHAPTER IV
CONDITIONS

ARTICLE 4

DUTY OF DISCLOSURE

4.1. The Insured is obliged to:

4.1.1 disclose any material fact, i.e. any information,

description, circumstances and fact which may
influence the Insurer’s decision in accepting or
declining an insurance proposal and in charging
a premium rate on it should the proposal be
accepted;

4.1.2 make true statements regarding the matters

relating to insurance contract;

to be declared at the time of entering into the insurance contract as well as during the insurance period.

4.2. Should the Insured fail to fulfill his duties as described in

paragraph (4.1.) above, the Insurer shall not be liable to
indemnify any loss and shall be entitled to terminate this
insurance and shall not be liable to refund the premium.

4 SK No. 07/AAUI/2007

4.3. Ketentuan pada ayat (4.2.) di atas tidak berlaku dalam hal

fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

PASAL 5

PEMBAYARAN PREMI

5.1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas

jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung:

5.1.1. jika jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh)

hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;

5.1.2. jika jangka waktu pertanggungan kurang dari 30

(tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran
premi harus dilakukan dalam waktu sesuai dengan
jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam
Polis.

5.2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek,

bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:

5.2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau

5.2.2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening

Bank Penanggung, atau

5.2.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi

bersangkutan secara tertulis.

5.3. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan

ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini
berakhir secara otomatis, tanpa harus menerbitkan
endosemen pembatalan, terhitung mulai tanggal berakhirnya
tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari
semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal
dimaksud. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban
membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang
sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari
premi satu tahun.

5.4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (5.1.1.) dan (5.1.2.) di atas, Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam waktu bersangkutan.

PASAL 6

PERUBAHAN RISIKO

6.1. Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung

setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis,
selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender
apabila:

6.1.1. terjadi perubahan atas harta benda yang

dipertanggungkan;

6.1.2. terjadi perubahan lokasi dimana harta benda yang

dipertanggungkan disimpan;

6.1.3. terjadi perubahan okupasi dan atau konstruksi atas

sebagian atau seluruh bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar;

6.1.4. terdapat barang-barang lain yang disimpan di

dalam bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan.

4.3. Provisions under Paragraph (4.2.) above shall not be

applied to those undisclosed or untruly stated material facts which has already been known to the Insurer, but the Insurer does not exercise his rights to terminate the insurance within 30 (thirty) calendar days after the Insurer becomes aware of such breach.

ARTICLE 5

PREMIUM PAYMENT

5.1. It is a condition precedent to liability under this Policy, any

premium due must have been paid to and actually received in full by the Insurer:

5.1.1. if the period of insurance is 30 (thirty) calendar

days or more, payment of premium must be
made within the grace period of 30 (thirty)
calendar days starting from the inception date of
the Policy;

5.1.2. if the period of insurance is less than 30 (thirty)

calendar days, payment of premium must be
made within the period of insurance specified in
the Policy.

5.2. Premium payment may be made by cash, cheque, giro,

transfer or other means as agreed between the Insurer and the Insured.

The Insurer shall be deemed to have received the premium payment at the time when :

5.2.1. the cash payment is received, or

5.2.2. the said premium is credited into the bank

account of the Insurer, or

5.2.3. the Insurer has agreed in writing on the

settlement of the said premium.

5.3. In the event of the premium is not paid in the manner and

within the time stipulated above, this Policy shall be
automatically terminated, without issuing cancellation
endorsement, starting from the expiry of the grace period
and the Insurer shall be discharged from any liability there
from. However the Insured shall remain obliged to pay the
time on risk premium for the insurance period already
lapsed amounting to 20% (twenty percent) of the annual
premium.

5.4. Should there be any loss covered by this Policy during the

period as stated in items (5.1.1.) and (5.1.2.) above, the Insurer shall only be liable for such loss if the Insured pays the premium within that period.

ARTICLE 6

ALTERATION TO RISK

6.1. The Insured is obliged to notify the Insurer of any

circumstances which increases the risks insured under this
Policy, at the latest within 7 (seven) calendar days in case
of:

6.1.1. any alteration to the property insured;

6.1.2. any alteration to the location where the insured

property is stored;

6.1.3. any alteration to occupation and or construction of

part of or whole building stated in the Schedule;

6.1.4. there are other goods stored in the building stated

in the Schedule.

5 SK No. 07/AAUI/2007

6.2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (6.1.) di

atas, Penanggung berhak:

6.2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan

suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau

6.2.2. menghentikan pertanggungan sama sekali dengan

pengembalian premi sebagaimana diatur pada pasal

27 ayat (27.2.)

PASAL 7

PINDAH TEMPAT DAN PINDAH TANGAN

7.1. Pertanggungan ini tidak berlaku terhadap harta benda yang

dipertanggungkan apabila harta benda tersebut dipindahkan ke ruangan atau lantai atau bangunan atau lokasi selain dari yang disebutkan dalam Polis, kecuali jika sebelumnya Penanggung telah menyetujui hal tersebut dan mencantumkannya dalam Lampiran Polis.

7.2. Apabila harta benda dan atau kepentingan yang

dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu
persetujuan ataupun karena Tertanggung meninggal dunia,
maka Polis ini berakhir secara otomatis 10 (sepuluh) hari
kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila
Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk
melanjutkannya.

PASAL 8

KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN
ATAU KERUSAKAN

8.1. Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia

dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, wajib:

8.1.1. segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung;

8.1.2. dalam waktu 60 (enam puluh ) hari kalender terhitung
sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat

(8.1.1.) menyampaikan laporan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian dan atau kerusakan itu termasuk keterangan mengenai sebab-sebab kerugian dan atau kerusakan menurut hal yang diketahuinya atau dugaannya, rincian segala sesuatu yang hilang, rusak atau musnah dan juga segala sesuatu yang tidak terkena dampak kerugian dan atau kerusakan tersebut;

8.1.3. paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak
terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan

tuntutan ganti rugi kepada Penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.

8.2. Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung

wajib :

8.2.1. sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan
atau kepentingan yang dipertanggungkan serta

mengijinkan pihak lain untuk membantu
menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan
tersebut;

8.2.2. mengamankan harta benda dan atau kepentingan
yang dipertanggungkan yang masih bernilai.

8.2.3. memberikan bantuan sepenuhnya kepada

Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi;

Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.

6.2. In respect of the risk alterations mentioned in item (6.1.)

above, the Insurer is entitled to:

6.2.1 determine that this insurance be continued at the

existing or a higher premium rate, or

6.2.2 terminate this insurance at once with a refund

premium as stipulated in item (27.2) of article 27.

ARTICLE 7

REMOVAL AND CHANGE OF OWNERSHIP

7.1. This insurance shall not apply to any insured property which

has been removed to room or floor or building or location other than those mentioned in this Policy, unless the Insurer has agreed to such removal beforehand and stated it in Policy’s Endorsement.

7.2. In the event of a change of ownership of the property and or

interest insured, whether on the basis of agreement or due to the death of the Insured, this Insurance shall automatically terminate 10 (ten) calendar days after such change of ownership, unless the Insurer has given his consent in writing to continue this Insurance.

ARTICLE 8

OBLIGATION OF THE INSURED IN THE EVENT OF LOSS OR
DAMAGE

8.1. The Insured, upon knowing or when it could be deemed

that the Insured should have known about the occurrence of loss or damage to the property and or interest insured in this Policy, is obliged to:

8.1.1. immediately notify it to the Insurer;

8.1.2. within 60 (sixty) calendar days as from

notification as stated in item (8.1.1.) submit a
written report containing all known facts
concerning the loss or damage including the
cause or causes of the loss and or damage to the
best of his knowledge or assumption, an account
of all the articles or items of property lost,
damaged or destroyed as well as all insured
property which is not affected by such loss or
damage;

8.1.3. at the latest within 12 (twelve) months from the

occurrence of any loss and or damage, lodge a
claim to the Insurer regarding the amount of loss
incurred.

8.2. Upon te occurrence of the loss or damage the Insured is

obliged to:

8.2.1. as far as possible save the property and or

interest insured and allow other party to save such property and or interest;

8.2.2. safeguard the property and or interest insured

which still has salvage value;

8.2.3. provide full assistance to the Insurer or other

party appointed by the Insurer to conduct investigation of the loss or damage occurred

All rights to indemnification shall be forfeited if the provisions of this article are not fulfilled by the Insured.

SK No. 07/AAUI/2007

PASAL 9

SISA BARANG

9.1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung

bertanggung jawab, termasuk menjaga dan menyimpan sisa barang yang terselamatkan, jika ada.

9.2. Ketentuan pada ayat (9.1.) di atas tidak dapat diartikan

sebagai pengakuan tanggung jawab Penanggung berdasarkan polis ini.

PASAL 10

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib menyampaikan :

10.1. formulir laporan klaim

10.2. fotocopy Polis

10.3. Berita Acara dari Kepala Kepolisian setempat atau Surat
Keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan

mengenai peristiwa tersebut

10.4. laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang
menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau

kerusakan itu

10.5. keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan,
yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung.

PASAL 11

LAPORAN TIDAK BENAR

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan
Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan
sengaja:

11.1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang

tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan
permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis
ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan
yang terjadi ;

11.2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;

11.3. menyembunyikan atau tidak memberitahukan nilai barang-

barang yang seharusnya menjadi bagian dari harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian dengan tujuan untuk menghindari pertanggungan di bawah harga;

11.4. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai

barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;

11.5. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau

barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang -
barang yang musnah;

11.6. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau

tipuan.

PASAL 12

KERUGIAN ATAU KERUSAKAN ATAS BARANG BERGERAK

12.1. Untuk kerugian atau kerusakan barang bergerak,

Tertanggung dalam waktu yang wajar wajib memberikan:

12.1.1. dalam hal perabot rumah tangga:

daftar nama barang dan taksiran harga barang
yang diuraikan secara rinci satu demi satu sesuai
dengan harganya sesaat sebelum peristiwa
kerugian atau kerusakan dan daftar khusus tentang
sisa barang itu;

12.1.2. dalam hal bahan-bahan dan barang-barang
7

PASAL 9

SALVAGE

9.1. In the event of loss or damage, the Insured shall be
responsible, including to safeguard and keep the salvage, if

any.

9.2. Provisions under paragraph (9.1.) above shall not be meant
as an admission of liability of the Insurer under this Policy.

ARTICLE 10

CLAIM SUPPORTING DOCUMENT

In the event the Insured lodges a claim under this Policy, the Insured is obliged to submit:

10.1.claim form

10.2.copy of the Policy

10.3.Official Report from local Kepala Kepolisian or Official Report
from Kepala Desa or Kepala Kelurahan concerning the

incident

10.4.detailed and complete report regarding the circumstances
which according to his knowledge have caused the loss or

damage;

10.5.any other relevant information and evidence, which is
reasonably and properly requested by the Insurer.

ARTICLE 11

FRAUDULENT REPORT

The Insured with the intention of taking benefit from this Policy shall not be entitled to get indemnification if the Insured deliberately:

11.1.discloses facts and or makes statements which are untrue
regarding circumstances relating to the proposal submitted at

the time of effecting this Policy and relating to the loss and or damage that occurred;

11.2.exaggerates the amount of loss suffered;

11.3. hides or does not disclose the value of items which are

supposed to be part of the property or interest insured at

the time of the occurrence of loss with the intention to avoid under insurance;

11.4. declares items which did not exist as being existent at the

time of incident and states such items as had been

destroyed;

11.5. hides saved items or their salvage and declares those items

as had been destroyed;

11.6. uses any letter or evidence which is fake, falsehood or

deceit.

ARTICLE 12

LOSS OF OR DAMAGE TO MOVABLE ITEMS

12.1. In respect of loss of or damage to movable items, the

Insured within reasonable time is obliged to submit:

12.1.1. regarding household goods:

a list containing detailed type of each and every
item and its estimated value immediately before
the loss or damage as well as a list containing the
salvage value;

12.1.2. regarding raw materials and merchandise:

SK No. 07/AAUI/2007

dagangan:

daftar khusus berisi penilaian tentang segala sesuatu yang ada sesaat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan dan daftar khusus tentang nilai barang yang tersisa;

12.1.3. buku-buku, catatan administrasi dan surat-surat
terkait jika dikehendaki oleh Penanggung; kalau

semuanya itu tidak ada, maka dapat diganti dengan faktur-faktur, catatan atau daftar yang dapat membuktikan kerugian itu.

12.2. Barang-barang umum:

12.2.1. Dalam hal barang - barang yang dipertanggungkan

dalam Polis ini dinyatakan dengan sebutan umum,
yaitu “perabot rumah”, “mesin - mesin”,    “harta
benda”, “bahan - bahan” atau “barang - barang
dagangan”, yang dimaksud di sini ialah perabot
rumah tangga, mesin-mesin, harta benda, bahan-
bahan atau barang - barang dagangan yang pada
saat terjadinya kerugian atau kerusakan ada di
tempat yang tersebut dalam Polis, dengan tidak
memandang apakah sudah atau belum ada di
tempat    tersebut ketika    pertanggungan dibuat,
dengan      tetap   memperhatikan   ketentuan   pada
Pasal 13 Polis ini.

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap barang-barang yang tidak tergantikan untuk mana ketentuan khusus yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung dapat diberlakukan

12.2.2. Jika jenis barang - barang yang

dipertanggungkan dirinci dalam Polis, ketentuan dalam ayat (12.2.1.) di atas hanya berlaku apabila barang-barang tersebut berada di tempat itu pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

PASAL 13

PENETAPAN HARGA DALAM HAL KERUGIAN

Kecuali disetujui lain, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan :

13.1 Penetapan harga didasarkan pada nilai sebenarnya harta

benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadi kerugian atau kerusakan, dengan memperhitungkan unsur penyusutan teknis tanpa ditambah unsur laba.

13.2 Penetapan harga atas bangunan, tidak memperhatikan letak,

lokasi dan atau penggunaan bangunan tersebut.

13.3 Barang-barang, bahan-bahan atau barang-barang dagangan

dihitung menurut harga beli pada saat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan dengan mempertimbangkan unsur ketinggalan mode.

PASAL 14
GANTI RUGI

14.1. Perhitungan besarnya kerugian adalah selisih antara nilai

sebenarnya sesaat sebelum dengan nilai sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.

14.2. Nilai barang rongsokan diperhitungkan untuk mengurangi

jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan.

14.3. Jika terjadi pertanggungan diatas harga, tanggung jawab

Penanggung setinggi-tingginya sebesar nilai sebenarnya harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

14.4. Jika terjadi pertanggungan dibawah harga sebagaimana

dimaksud pada Pasal 16 maka:

14.4.1. Penanggung hanya membayar ganti rugi secara
proporsional yaitu perbandingan antara harga

pertanggungan keseluruhan harta benda dengan
nilai sebenarnya keseluruhan harta benda terhadap

a list containing estimated value of each and
every item immediately before the loss or
damage as well as a list containing the salvage
value;

12.1.3. books, administration records and relevant
documents as may be requested by the Insurer; if

not available, invoices, notes, or any document which can be used to prove the loss.

12.2. General items:

12.2.1. In the event the items insured under this Policy

are   described   in   general   terms,   such   as
“household    goods”,    “machinery”,    “property”,
“materials” or “merchandise” hereinafter meant
as    household    goods,    machinery,   property,
materials or merchandise which at the time of
the loss or damage were at the place mentioned
in this Policy, regardless whether they were
there or not at the time this insurance was
effected; subject always to the provisions of
Article 13 of this Policy

This provision shall not be applicable to
irreplaceable items for which special provisions
agreed by the Insurer and the Insured will be
applied

12.2.2. If the kind of the insured items is specified in this
Policy, the provision under paragraph (12.2.1.)

above will only be applied if those items were in
existent at the premises at the time of the loss or
damage.

ARTICLE 13

ASSESSMENT OF VALUE IN THE EVENT OF LOSS

Unless otherwise agreed, in the event of loss and or damage:

13.1. The assesment of value shall be based on the actual value
of the property insured immediately before the loss or

damage, taking into account technical depreciation without adding any profit.

13.2. In the assessment of the value of buildings no account shall
be taken of their location or occupation.

13.3. Goods, materials or merchandise shall be calculated by its
purchase value immediately before the loss or damage by

taking into account the obsolete factor.

ARTICLE 14
INDEMNITY

14.1.The basis of calculation of the indemnity shall be a comparison
of the value prior to and the value immediately after the loss

or damage.

14.2.The value of any scrap shall be taken into account in calculating
the indemnity.

14.3.In the event of over insurance the maximum liability of the
Insurer shall be the actual value of the insured property

and or interest.

14.4. In the event of under insurance as mentioned in Article 16 :

14.4.1. the Insurer will only indemnify proportionally i.e.
comparison between total sum insured of property

and total actual value of the property to amount of loss or damage ;

SK No. 07/AAUI/2007

nilai kerugian atau kerusakan;

14.4.2. jika Polis ini menjamin lebih dari satu jenis barang,
ketentuan ini berlaku untuk masing-masing jenis

barang tersebut secara terpisah;

Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang tercantum dalam Polis;

14.4.3. jika kerugian atau kerusakan suatu harta benda
telah diperhitungkan dalam ganti rugi dan harta

benda tersebut masih ada nilainya, maka Penanggung dan Tertanggung berhak atas nilai tersebut secara proporsional.

PASAL 15

CARA PENYELESAIAN GANTI RUGI

Jika jumlah ganti rugi telah disetujui, Penanggung berhak menentukan pilihan cara penyelesaian ganti rugi sebagai berikut:

15.1. pembayaran uang tunai;

15.2. perbaikan, yaitu sebesar biaya untuk memperbaiki

kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;

15.3. penggantian, yaitu sebesar biaya untuk mengganti

kerusakan dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama
seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;

15.4. membangun kembali, yaitu sebesar biaya untuk membangun
kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum

terjadinya kerugian atau kerusakan.

Penyusutan teknis diperhitungkan dalam pemberian ganti rugi tersebut.

PASAL 16

PERTANGGUNGAN DIBAWAH HARGA

16.1. Jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang
disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, harga

pertanggungan keseluruhan harta benda lebih kecil daripada
nilai sebenarnya dari keseluruhan harta benda yang
dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau
kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai
penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung
sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.

16.2. Jika Polis ini menjamin lebih dari satu jenis barang ,

ketentuan ini berlaku untuk masing-masing jenis barang tersebut secara terpisah.

Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang tercantum dalam polis

PASAL 17

BIAYA YANG DIGANTI

17.1. Dalam hal terjadi kerugian, uang jasa dan biaya penilai
kerugian dan tenaga ahli yang ditunjuk Penanggung, menjadi

beban Penanggung.

17.2. Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung guna
mencegah atau mengurangi kerugian atau kerusakan

sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (8.2.1) dan (8.2.2) mendapat ganti rugi dari Penanggung meskipun usaha yang dilakukan itu tidak berhasil.

PASAL 18

PERTANGGUNGAN LAIN

18.1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung wajib

memberitahukan Penanggung pertanggungan-
pertanggungan lain atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, jika ada.

14.4.2. if the Policy covers more than one items, this
provision shall be applied to such each item

separately;

the above shall be calculated before deduction of deductible stated in the Policy;

14.4.3. if loss or damage of the property has been
calculated in the indemnification and such property

still have some value then the Insurer and the Insured shall be entitled to such value proportionally.

ARTICLE 15

METHOD OF CLAIM SETTLEMENT

In the event of indemnification has been agreed, the Insurer shall be
entitled to take their option in the method of claim settlement as
follows:

15.1. cash payment;

15.2. repair, that is the cost to repair the damage occurred to the

same condition as it was immediately before the loss or damage;

15.3. replacement, that is the cost to replace the damage

occurred to the same condition as it was immediately before the loss or damage;

15.4. reinstatement, that is the cost to reinstate the damage

occurred to the same condition as it was immediately before the loss or damage.

The technical depreciation will be taken into account to such indemnification

ARTICLE 16

UNDER INSURANCE

16.1. If at the time of the loss or damage caused by perils
covered by this Policy, the total sum insured is less than

actual value of all the property insured immediately before the loss or damage, then the Insured shall be considered as being his own insurer for the difference and shall bear a rateable proportion of the loss accordingly.

16.2. If this Policy covers more than one items, this provision
shall be applied to each item separately.

These conditions shall be applied before the application of deductible as stated in this Policy

ARTICLE 17

REIMBURSEMENT

17.1. In case of loss, service fees and honoraria for the loss
adjuster and other experts appointed by the Insurer, shall be

borne by the Insurer.

17.2. Reasonable expenses disbursed by the Insured to prevent
or reduce loss or damage in accordance with Article 8

paragraph (8.2.1.) and (8.2.2.) shall be reimbursed by the Insurer even though such effort was not successful.

ARTICLE 18

OTHER INSURANCE

18.1. At the time of the attachment of this insurance, the Insured
is obliged to notify the Insurer of any other insurance already

effected on the same property and or interest, if any.

SK No. 07/AAUI/2007

18.2. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Tertanggung

kemudian menutup pertanggungan lainnya atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, maka hal itupun wajib diberitahukan kepada Penanggung.

PASAL 19

GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP

19.1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta

benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan
dengan    Polis    ini,    dimana    harta    benda    dan    atau
kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau
lebih   pertanggungan   lain   dan   jumlah   seluruh   harga
pertanggungan polis-polis yang ada (berlaku) lebih besar
dari   harga   sebenarnya   atas   harta   benda   dan   atau
kepentingan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya
kerugian, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat
diperoleh    berdasarkan    Polis    ini    berkurang    secara
proporsional     menurut     perbandingan     antara     harga
pertanggungan polis ini dengan jumlah seluruh harga
pertanggungan polis-polis yang ada (berlaku), tetapi premi
tidak dikurangi atau dikembalikan.

19.2. Ketentuan di atas akan tetap dijalankan, biarpun segala

pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa
polis yang diterbitkan pada tanggal yang berlainan, yaitu
jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu
tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan
tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat
(19.1.) di atas.

19.3. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan,

Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis pertanggungan-pertanggungan lain yang sedang berlaku atas harta benda dan atau kepentingan yang sama.

Dalam hal Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini haknya atas ganti rugi menjadi hilang

PASAL 20

SUBROGASI

20.1. Setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda dan atau

kepentingan   yang   dipertanggungkan   dalam   Polis   ini,
Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak
yang   diperolehnya   terhadap   pihak   ketiga   sehubungan
dengan   kerugian   tersebut.   Hak   Subrogasi   termaksud
dalam    ayat    ini    berlaku    dengan    sendirinya    tanpa
memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.

20.2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap

perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.

20.3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya

tersebut pada ayat (20.2.) di atas dapat menghilangkan
atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan
ganti-rugi.

PASAL 21

RISIKO SENDIRI

Untuk setiap kerugian yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga sebagaimana diatur pada Pasal 16, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan pertanggungan di bawah harga.

PASAL 22

KLAUSUL 72 JAM

22.1. Setiap peristiwa kerugian dan atau kerusakan yang

disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan dianggap
sebagai satu kejadian, dengan syarat jika serangkaian
peristiwa terjadi dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) jam

18.2. If subsequent to the attachment of this Insurance, the

Insured affected other insurance on the same property and
or interest, such other insurance should be notified to the
Insurer.

ARTICLE 19

INDEMNIFICATION OF MULTIPLE INSURANCES

19.1. In the event of loss of or damage to the property and or

interest insured by this Policy, where such property and
or interest has also been insured by one or more other
policies and the sum of the total sum insured under all
policies (in force) is higher than the actual value of the
property and or interest immediately before the
occurrence of loss, the maximum amount recoverable
under this Policy shall be reduced proportionately based
on the proportion of the total sum insured of this Policy to
the sum of the total sum insured of all policies (in force),
but the premium shall not be reduced or refunded.

19.2. The above provision shall remain in effect, even though

said insurances are made up of several policies effected
on various different dates, i.e. if the date of the policy or
all policies precede the date of this Policy and they do
not contain provision as stipulated in paragraph (19.1.)
above.

19.3. In the event of loss or damage, the Insured is obliged to

notify in writing of any other insurance in force covering the same property and or interest.

Should the Insured fail to comply with these requirements his rights to indemnification shall be forfeited

ARTICLE 20
SUBROGATION

20.1. Upon payment of indemnity on the property and or interest

insured by this Policy, the Insurer shall replace the Insured as regard to any rights that the Insured has against third party concerning the loss. The rights of subrogation set out above shall be in force automatically without requiring any Power of attorney from the Insured.

20.2. The Insured remains responsible for any action that could

possibly prejudice the rights of the Insurer against third
party.

20.3. The failure of the Insured to carry out his responsibilities

under paragraph (20.2.) above may remove or reduce the rights of the Insured to indemnification under this Policy.

ARTICLE 21
DEDUCTIBLE

For each and every loss, the Insured shall bear the amount of the deductible as stated in the Policy.

In case of under insurance as stated in Article 16, the calculation of
the deductible will be applied after the calculation of under
insurance.

ARTICLE 22

72 HOURS CLAUSE

22.1. Each occurrence of loss and or damage caused by any
insured perils shall constitute a single claim hereunder,

provided that if more than one event shall occur within a
period of 72 (seventy two) hours as from the first
10 SK No. 07/AAUI/2007

sejak terjadinya peristiwa pertama, peristiwa-peristiwa tersebut dianggap sebagai kejadian tunggal.

22.2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap segala

kerugian atau kerusakan walaupun disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan yang terjadi sebelum berlakunya Polis ini, atau segala kerugian yang terjadi setelah berakhirnya jangka waktu Polis.

PASAL 23

PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

PASAL 24

PEMULIHAN HARGA PERTANGGUNGAN

Setelah terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Harga Pertanggungan berkurang sebesar kerugian atau kerusakan tersebut.

Setelah pemulihan kerusakan, Tertanggung dapat meminta pemulihan Harga Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.

PASAL 25

HILANGNYA HAK GANTI RUGI

25.1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini

hilang dengan sendirinya apabila:

25.1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai
dengan ketentuan pasal 8 ayat (8.1.3.);

25.1.2. tidak mengajukan keberatan atau menempuh
upaya penyelesaian melalui arbitrase atau

upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;

25.1.3. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis

ini.

25.2. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah

yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya

PASAL 26

MATA UANG

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

PASAL 27

PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

27.1. Selain dari hal-hal yang diatur pada pasal 4 ayat (4.2.),

Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dan wajib memberitahukan alasannya.

Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara
tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki
penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di
alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari

occurrence, such events shall be deemed to be a single event within the meaning hereof.

22.2. The Insurer shall not be liable for any loss although caused

by any insured perils occurring before the effective date and time of this Policy, nor for any loss occurring after the expiry date and time of this Policy.

ARTICLE 23

INDEMNIFICATION

The Insurer is obliged to settle the payment of indemnity within 30 (thirty) calendar days after a written agreement between the Insurer and the Insured on the amount of the indemnity.

ARTICLE 24

REINSTATEMENT OF THE SUM INSURED

After the occurrence of loss of or damage to property and or interest insured, the Sum Insured will be reduced by the amount of such loss or damage.

After the reinstatement of the damage, the Insured may request reinstatement of the Sum Insured by paying additional premium on prorate basis for the unexpired period of insurance. However, the Insurer has the rights to decline such request.

ARTICLE 25

FORFEITURE OF RIGHTS TO INDEMNIFICATION

25.1. The rights of the Insured to indemnification will be

automatically forfeited if the Insured:

25.1.1. fails to submit claim according to provisions

of article 8 paragraph (8.1.3);

25.1.2. fails to file an objection nor request for

settlement by arbitration or other legal
proceeding within 6 (six) months from the
time the Insurer declares in writing that the
Insured does not have any rights for
indemnification;

25.1.3. fails to comply with obligations under this

Policy;

25.2. The rights of the Insured to claim for an indemnification

which is greater than that has been agreed by the Insurer will be forfeited if within 3 (three) months from the time the Insurer notifies in writing, the Insured does not submit any written objection or does not take settlement by arbitration or other legal proceeding.

ARTICLE 26
CURRENCY

In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but the payment will be settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.

ARTICLE 27

TERMINATION OF INSURANCE

27.1. Other than those stipulated in article 4 paragraph (4.2.),

the Insurer and the Insured are respectively entitled to terminate this Insurance at any time and are obliged to state the reasons

Such notification of termination shall be made in writing
by registered letter by the party who wants the

termination to the other party at their latest known
address. The Insurer is released from all liabilities under
11 SK No. 07/AAUI/2007

segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.

27.2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (27.1.) di atas, premi akan

dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu
pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi
biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal
penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung
di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah
dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah
premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka
Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk
jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

PASAL 28

PENGEMBALIAN PREMI

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal 6, 7 dan 27.

PASAL 29

PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung
sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya
ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan
melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60
(enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan
timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara
tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila
penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah
tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada
Tertanggung untuk memilih salah satu dari klausul penyelesaian
sengketa sebagaimana diatur di bawah ini, untuk selanjutnya tidak
dapat     dicabut     atau     dibatalkan.     Tertanggung     wajib     untuk
memberitahukan    pilihannya    tersebut    secara    tertulis    kepada
Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak
tercapainya   kesepakatan   tersebut.   Apabila   Tertanggung   tidak
memberitahukan   pilihannya   dalam   kurun   waktu   tersebut,   maka
Penanggung   berhak   memilih   salah   satu   klausul   penyelesaian
sengketa dimaksud.

A. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut :

1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter.

Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk
seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua
Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam
waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang
kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase
Ad Hoc.

2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan

Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para Arbiter dan atau ketua Arbiter.

3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu

paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis
Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak
dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc,
jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.

4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan

hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung.
Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak

this Policy within 5 (five) calendar days from the dispatch date of their notification

27.2. Should there be any termination of insurance as stated in

paragraph (27.1.) above, a refund premium shall be
made on pro rata basis for the unexpired insurance
period, after being deducted by the Insurer’s acquisition
cost. However, in case this insurance is terminated by
the Insured whereas during the insurance period already
lapsed there were claims with amounts exceeding the
premium stated in the Schedule, the Insured shall not be
entitled to any refund premium for the unexpired
insurance period.

ARTICLE 28

REFUND OF PREMIUM

The Insured shall not be entitled to any refund of premium other than as stipulated in Articles 6, 7 and 27.

ARTICLE 29
DISPUTE

In the event of any dispute arising between the Insurer and the
Insured as consequence of the interpretation of liability or amount
of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably
within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute
arises since the Insured or the Insurer has expressed in writing his
disagreement on the subject matter of the dispute. If the dispute
could not be settled amicably, the Insurer shall give the option to
the Insured to elect either one of the following dispute clauses as
stated below, and such choice could not be withdrawn or revoked.
The Insured must notify his choice in writing to the Insurer within

30 (thirty) calendar days from the disagreement. If the Insured fails to notify his choice within such period, the Insurer shall have the rights to elect either one of the following dispute clauses.

A. Settlement of Dispute through Arbitration Clause

It is hereby declared and agreed that the Insured and the
Insurer shall settle the dispute through Arbitration Ad Hoc as
follows :

1. The Arbitration Ad Hoc consists of 3 (three) Arbitrators.

The Insured and the Insurer shall each appoint one Arbitrator within 30 (thirty) calendar days from the date of the receipt of the written notification, then the two Arbitrators shall choose and appoint the third Arbitrator within 14 (fourteen) calendar days from the date of appointment of the second Arbitrator. The third Arbitrator shall act as Umpire of the Arbitration Ad Hoc.

2. Should there be any failure as to the appointment of the

third Arbitrator, the Insured and or the Insurer could request the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles to appoint the Arbitrators and or the Umpire.

3. The examination of the dispute shall be settled within 180

(one hundred and eighty) calendar days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc. The period of examination of the case could be extended. Upon the agreement of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc, the period of examination of the dispute could be extended.

4. The Arbitration award is final and enforceable at law and

binding the Insured and the Insurer. Should the Insured
and or the Insurer fail to comply with the arbitration
12 SK No. 07/AAUI/2007

melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini berlaku
ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang

arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang
Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal.

PASAL 30

PENUTUP

30.1. Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang

tertera pada Polis ini dengan yang telah diedarkan melalui
Surat Keputusan Pengurus Asosiasi Asuransi Umum
Indonesia kepada segenap anggota Asosiasi Asuransi
Umum Indonesia (AAUI) yang aslinya disimpan di Kantor
Sekretariat AAUI, maka yang berlaku adalah yang disebut
terakhir.

30.2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam

Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

award, then the award shall be executed under the order of the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles at the request of the other party in dispute.

5. Other matters which are not provided under this clause

shall be subject to the provisions of laws on arbitration,
which currently be the Act of the Republic of Indonesia Nr.

30 year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

B. Settlement of Dispute through Court Clause

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles.

ARTICLE 30
CONCLUSION

30.1. Should there be any difference in the wordings contained

in this Policy and that circulated under a decree of the
Board of Executives of General Insurance Association of
Indonesia to all members of the General Insurance
Association of Indonesia (AAUI), the original of which is
filed at the Secretariat of AAUI, then the valid version shall
be the latter.

30.2. Other matters which may have not been sufficiently

stipulated in this Policy shall be subject to the provisions of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) and or prevailing Laws and Regulations.

(This wording is a translation of the original version in Bahasa Indonesia; in the event of any dispute arising from the interpretation of any meaning herein, they shall be interpreted according to the original Bahasa Indonesia version ).